Selain Larangan Speaker dan Rombongan Tur Besar, Ini Peraturan Kota di Italia Demi Cegah Overtourism

Venesia telah memperhatikan peringatan UNESCO mengenai "kerusakan yang tidak dapat diperbaiki" pada pusat bersejarahnya dengan serangkaian langkah untuk mengurangi jumlah wisatawan.

Pada April 2024, Venesia menjadi kota pertama di dunia yang mengenakan biaya masuk bagi wisatawan harian dengan biaya masuk sebesar 5 Euro yang setara dengan Rp88.000 untuk bisa mengakses pusat kota yang terkenal antara pukul 8.30 pagi dan 16.00 pada 29 hari di musim semi dan juga di musim panas.

Kota di Italia ini juga melarang kapal pesiar berlabuh di laguna pada Agustus 2021 setelah insiden di mana sebuah kapal pesiar menabrak dermaga. 

Sebuah kota di Italia juga dikabarkan akan melarang pembelian es krim dan pizza pada tengah malam.

Larangan ini mencuat hampir 10 tahun setelah warga marah menghentikan tindakan serupa.

Mengutip dari laman The Independent, Kota Milan mengusulkan undang-undang baru untuk melarang semua makanan takeaway alias dibawa pulang pada tengah malam untuk mengurangi adanya kelompok-kelompok yang dirasa berisik dan memadati jalan.

Ide yang sama sempat ditolak pada tahun 2013, setelah sekelompok penjual es krim yang marah berkumpul di luar balai kota Milan untuk menuntut agar kebijakan tersebut dihentikan.

Marco Granelli, selaku wakil wali kota, mengatakan, "Tujuannya adalah mencari keseimbangan antara bersosialisasi dan hiburan, kedamaian, dan ketenangan penduduk."

Jika diterapkan, larangan tersebut akan berlaku untuk restoran-restoran di luar ruangan (outdoor) hanya mulai pukul 00.30 pagi waktu setempat pada hari kerja dan 01.30 pagi pada akhir pekan antara Mei dan November 2024.

Larangan tersebut akan berlaku di wilayah-wilayah seperti Nolo, Lazzaretto, Melzo, Isola, Sarpi, Via Cesariano, Arco della Pace, Como-GaeAulenti, Porta Gribaldi, Brera, Ticinese, dan Darsena-Navigli.

Salah satu destinasi wisata paling populer di Italia, Florence, juga telah melarang penyewaan residensial jangka pendek baru pada platform seperti Airbnb di pusat bersejarahnya, sebagai langkah terbaru oleh otoritas lokal untuk mencoba membebaskan rumah bagi penduduk setempat.

Aturan yang disetujui oleh Kota Tuscan pada Oktober 2023 ini juga menawarkan keringanan pajak selama tiga tahun kepada pemilik penyewaan jangka pendek yang ada jika mereka beralih ke sewa biasa, seperti dilansir dari The Guardian.

Wali Kota Florence, Dario Nardella, mengatakan kota ini memutuskan untuk bertindak secara lokal karena rencana pemerintah untuk mengatur sektor ini mengecewakan.

"Pada tahun 2016, kami memiliki kurang dari 6.000 apartemen yang terdaftar di Airbnb. Tahun 2023, kami memiliki hampir 14.378," katanya, mencatat bahwa selama waktu tersebut biaya rata-rata sewa bulanan residensial biasa melonjak 42%.

Tahun 2023, harga telah meningkat sebesar 15,1%, kata Nardella. "40.000 warga Florence yang tinggal di pusat kota mengeluhkan bahwa mereka tiba-tiba menemukan diri mereka tinggal di apartemen-hotel," tambahnya.