Akankah Israel Terima Resolusi Baru Gencatan Senjata PBB di Gaza?

Perwakilan Israel untuk PBB, Reut Shapir Ben-Naftaly, mengatakan perang tidak akan berakhir sampai kemampuan Hamas "dibongkar", sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Israel akan menghormati resolusi terbaru tersebut.

Tanpa komitmen seperti itu, resolusi tersebut akan "sangat bermasalah bagi Hamas," kata Hasan Barari, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Qatar, kepada Al Jazeera. “Akankah Israel menyetujui hal ini dan akankah mereka menerima gencatan senjata permanen?”

Teks resolusi tersebut mengatakan Israel telah menerima proposal gencatan senjata Biden pada 31 Mei dan "menyerukan Hamas untuk juga menerimanya".

"Hal ini tersirat dalam semua pernyataan yang datang dari pemerintah Amerika bahwa inisiatif ini adalah inisiatif Israel. Ada koordinasi antara Gedung Putih dan pemerintah Israel mengenai rancangan resolusi tersebut," kata Barari.

Namun para pemimpin Israel mengecam rencana perdamaian Biden yang didukung oleh PBB.

Situs web Israel Ynetnews melaporkan bahwa kata-kata dalam resolusi tersebut tidak mencerminkan kesepakatan yang disetujui Israel, yang mengharuskan Hamas tidak lagi memerintah Gaza. Situs tersebut, mengutip seorang pejabat senior Israel yang tidak disebutkan namanya, mengatakan resolusi tersebut membatasi kebebasan bertindak Israel.

Resolusi tersebut mendesak Israel dan Hamas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penerapan "gencatan senjata permanen".

"Masalahnya di sini adalah implementasi resolusi tersebut bergantung pada kesepakatan Hamas dan Israel. Saat ini, saya rasa tidak ada satu pun dari mereka yang menyatakan menerima sepenuhnya,” kata Profesor Hubungan Internasional di Universitas Qatar, Hasan Barari.

Hamas menginginkan "gencatan senjata permanen", sementara Israel menginginkan kehancuran Hamas sebagai syarat untuk menghentikan perang.

"Bagaimanapun, krisis politiknya adalah Netanyahu benar-benar menolak untuk membuat kesepakatan di mana dia berkomitmen untuk mengakhiri perang,” kata Mairav ​​Zonszein, analis senior Israel di International Crisis Group (ICG).

Mulai dari kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang meminta surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel hingga komunitas internasional yang menjadikan pelanggaran militer Israel di Gaza sebagai genosida, perang ini telah merusak reputasi Israel yang menjadi kekhawatiran banyak orang Israel, jelas Zonszein.

Menurut Zonszein, Amerika tidak memberikan tekanan yang cukup terhadap Israel atau menggunakan kondisi dan bantuan untuk membuat Israel mengubah perilakunya.

"Israel tidak dapat berperang tanpa bantuan dan dukungan AS."

Laporan Al Jazeera menyebut resolusi ini menampilkan “gencatan senjata permanen” dibandingkan dengan resolusi sebelumnya yang menyerukan jeda dalam pertempuran.

Selain itu, resolusi-resolusi sebelumnya juga tidak menekankan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Resolusi terakhir, yang disahkan pada tanggal 25 Maret, mengalami perubahan pada menit-menit terakhir – dari gencatan senjata "permanen" menjadi "gencatan senjata yang abadi dan berkelanjutan" – atas permintaan AS, yang menyatakan bahwa kata "permanen" dapat membahayakan hasil voting," kata Rami Ayari dari Al Jazeera Arab memposting di X.

Resolusi bulan Maret itu diajukan oleh anggota tidak tetap DK PBB dan menyerukan penghentian permusuhan selama bulan Ramadhan, yang mana tersisa dua minggu ketika resolusi tersebut disahkan dengan 14 suara mendukung setelah AS abstain.

Menyusul resolusi bulan Maret, duta besar Aljazair mengatakan resolusi tersebut akan mengakhiri “pertumpahan darah”, namun sejak itu lebih dari 5.000 warga Palestina terbunuh dan ratusan rumah hancur.