Soal Kemungkinan Keterlibatan Ormas Bantu Gaza, Kemlu RI: Misi perdamaian PBB Hanya Dilakukan Setelah Ada Mandat

Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI (kredit: Kemlu.go.id)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) akhirnya buka suara soal kemungkinan keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) sebagai relawan di Gaza.

Meski tidak secara spesifik menjawab hal tersebut, pihak Kemlu RI menegaskan bahwa pengiriman misi perdamaian hanya akan dilakukan setelah ada mandat dari PBB.

"Misi perdamaian PBB hanya baru akan diterjunkan setelah ada mandat PBB, melalui Resolusi DK PBB. Sejauh ini PBB belum membahas isu penggelaran PKO (Peacekeeping Operations/Pasukan Pemeliharaan Perdamaian di PBB) di Gaza," kata Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan (BDSP) Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat dalam pesan teks yang dikutip Liputan6.com, Senin (17/6/2024).

Prioritas saat ini, sebut Roy, adalah mengupayakan terciptanya perdamaian melalui gencatan senjata.

Sementara mengenai pengiriman misi PBB ke Gaza, akan bergantung pada kebutuhan sesuai kondisi dan situasi di wilayah tersebut.

"Pengiriman misi PBB (baik terkait jumlah, komposisi, dan jenis keahlian) pada saatnya nanti, selalu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," tutur dia.

2 dari 2 halaman

Disinggung oleh Panglima TNI Agus Subiyanto

Panglima TNI Agus Subiyanto dan Jusuf Kalla — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Ketum DMI Jusuf Kalla di Kantor MUI membahas soal rencana operasi kemanusiaan untuk warga di Gaza, Palestina. (Foto: Puspen TNI)

Sebelumnya, isu mengenai kemungkinan keterlibatan ormas dalam tugas perdamaian di Gaza dikemukakan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Dikutip dari kanal News Liputan6.com, ia menuturkan bahwa ormas dapat terlibat dalam hal pelayanan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Agus tidak menjelaskan secara rinci prosedur apa yang harus dilewati masyarakat sipil untuk bisa bergabung dalam pasukan perdamaian itu.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini juga tidak menerangkan secara rinci persyaratan apa yang harus dipenuhi masyarakat sipil untuk bisa ikut bersama pasukan TNI ke Gaza.

"Kemenlu (Kemlu) yang akan mengatur ya," kata Panglima TNI Agus Subiyanto saat ditemui di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).

Sementara dari TNI, salah satu satuan pasukan perdamaian yang akan dikirim yakni Batalyon Zeni. Mereka akan bertugas membangun berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, rumah tinggal, tempat ibadah, hingga tempat rehabilitasi.