Janji Putin Jelang Kunjungannya ke Korea Utara

Penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov, menuturkan Rusia dan Korea Utara mungkin menandatangani perjanjian kemitraan selama kunjungan tersebut yang akan mencakup masalah keamanan.

Dia mengatakan kesepakatan itu tidak akan "ditujukan" terhadap negara lain, namun akan menguraikan prospek kerja sama lebih lanjut dan akan ditandatangani dengan mempertimbangkan apa yang terjadi antara kedua negara dalam beberapa tahun terakhir di bidang politik internasional, ekonomi, dan keamanan.

Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, Wakil Perdana Menteri Alexander Novak, menteri sumber daya alam, kesehatan, dan transportasi, kepala badan antariksa Rusia dan perkeretaapian, serta orang penting Putin di bidang energi dilaporkan akan menjadi bagian dari delegasi.

Kunjungan Putin seperti dilansir kantor berita Interfax akan mencakup diskusi tatap muka antara kedua pemimpin, gala konser, resepsi kenegaraan, penandatanganan dokumen, dan pernyataan kepada media.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller mengulangi tuduhan pada hari Senin bahwa Korea Utara memasok lusinan rudal balistik dan lebih dari 11.000 kontainer amunisi ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.

Dia mengatakan AS melihat Putin menjadi sangat putus asa selama beberapa bulan terakhir dan meminta Iran dan Korea Utara untuk mengganti peralatan yang hilang di medan perang.

Rusia dan Korea Utara telah membantah adanya transfer senjata.

Pertemuan Kim Jong Un dan Putin menghadirkan ancaman terbesar terhadap keamanan nasional AS sejak Perang Korea, kata Victor Cha, mantan pejabat keamanan nasional AS yang kini bekerja di Center for Strategic and International Studies (CSIS).

"Hubungan ini, yang sudah lama ada dan diperkuat kembali oleh perang Ukraina, melemahkan keamanan Eropa, Asia, dan AS," tulis Cha dalam sebuah laporan pada hari Senin.

Dia menyerukan AS bekerja sama dengan Eropa dan mitra lainnya untuk meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara, menjalin hubungan dengan China, dan meluncurkan kampanye hak asasi manusia dan informasi besar-besaran untuk membanjiri Korea Utara yang tertutup dengan media luar.

Secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), Korea Utara telah berada di bawah sanksi PBB karena program rudal balistik dan nuklirnya sejak tahun 2006, dan tindakan tersebut telah diperkuat selama bertahun-tahun.

Selama beberapa tahun terakhir Dewan Keamanan PBB terpecah belah mengenai cara menangani Korea Utara. Rusia dan China mengatakan sanksi yang lebih besar tidak akan membantu dan menginginkan tindakan seperti itu dilonggarkan. Pada Desember 2019, mereka mengusulkan agar sejumlah sanksi dicabut, namun belum pernah mengajukan rancangan resolusi terkait itu.

Pada Mei 2022, pasangan ini memveto dorongan AS untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi PBB terhadap Korea Utara atas peluncuran rudal balistiknya yang baru. Teranyar, Rusia pada bulan Maret tahun ini memveto rancangan resolusi mengenai pembaruan panel ahli yang memantau penegakan sanksi PBB.

China dan Rusia mengatakan latihan militer gabungan yang dilakukan AS dan Korea Selatan memprovokasi Korea Utara, sementara AS menuduh China dan Rusia menguatkan Korea Utara dengan melindunginya dari sanksi lebih lanjut.

Setelah Korea Utara, Putin akan mengunjungi Vietnam pada 19-20 Juni.