Sukses

Kemlu Filipina: Ucapan Tiongkok Tak Sesuai dengan Tindakannya di Laut China Selatan

Kemlu Filipina menyebut perdamaian tidak dapat dicapai jika kata-kata dari China tidak sesuai dengan perilakunya di perairan yang disengketakan tersebut.

Liputan6.com, Manila - Kementerian Luar Negeri Filipina mengaskan bahwa China harus menghindari tindakan yang membahayakan kapal dan para pelaut di Laut China Selatan.

Kemlu Filipina juga menambahkan perdamaian tidak dapat dicapai jika kata-kata dari China tidak sesuai dengan perilakunya di perairan yang disengketakan, demikian dikutip dari laman Arab News, Kamis (20/6/2024).

Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan, pihaknya mengecam tindakan ilegal dan agresif dari otoritas Tiongkok.

Mereka menilai, perbuatan China mengakibatkan cedera personel dan kerusakan kapal selama misi pasokan rutin Manila di Laut China Selatan pada tanggal 17 Juni 20245.

"Sejalan dengan komitmen Filipina untuk mendapatkan perdamaian, departemen terkait telah mengerahkan upaya untuk membangun kembali lingkungan yang kondusif untuk dialog dan konsultasi dengan Tiongkok di Laut China Selatan," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Ini tidak dapat dicapai jika kata-kata Tiongkok tidak sesuai dengan tindakan mereka di perairan tersebut."

Kemlu Filipina juga meminta China untuk menghormati kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi Filipina di perairannya sendiri.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Kapal Filipina dan Tiongkok Tabrakan di Laut China Selatan yang Sengketa

Sebelumnya, sebuah kapal Filipina dan kapal China bertabrakan di dekat Kepulauan Spratly di Laut China Selatan (LCS) yang disengketakan pada hari Senin (17/6), kata Penjaga Pantai Beijing seperti dikutip dari AFP.

Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, mengesampingkan klaim-klaim yang bersaing dari beberapa negara Asia Tenggara termasuk Filipina dan keputusan internasional yang menyatakan bahwa pendiriannya tidak memiliki dasar hukum.

China mengerahkan penjaga pantai dan kapal lain untuk berpatroli di perairan dan telah mengubah beberapa terumbu karang menjadi pulau buatan yang dimiliterisasi. Kapal Tiongkok dan Filipina telah melakukan serangkaian konfrontasi di wilayah yang disengketakan.

Pada Sabtu (15/6), peraturan baru penjaga pantai Tiongkok mulai berlaku yang dapat menahan orang asing karena dugaan masuk tanpa izin di laut yang disengketakan.

Beijing Coast Guard atau Penjaga pantai Beijing mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (17/7) bahwa “kapal pengisian ulang Filipina mengabaikan banyak peringatan serius dari pihak Tiongkok”.

Kapal itu "mendekati... kapal Tiongkok dengan cara yang tidak profesional, sehingga mengakibatkan tabrakan", kata pernyataan itu.

 

3 dari 3 halaman

Tuduhan China

Beijing menuduh kapal tersebut "secara ilegal menerobos ke laut dekat Terumbu Karang Ren'ai di Kepulauan Nansha Tiongkok", menggunakan nama Tiongkok untuk Kepulauan Spratly.

"China Coast Guard atau Penjaga Pantai Tiongkok mengambil tindakan pengendalian terhadap kapal Filipina sesuai dengan hukum,” tambahnya.

Manila menuduh penjaga pantai Tiongkok melakukan “perilaku biadab dan tidak manusiawi” terhadap kapal-kapal Filipina, dan Presiden Ferdinand Marcos menyebut peraturan baru ini sebagai peningkatan yang “sangat mengkhawatirkan”.

Tiongkok telah mempertahankan aturan baru penjaga pantainya. Seorang juru bicara kementerian luar negeri mengatakan bulan lalu bahwa kapal-kapal tersebut dimaksudkan untuk "menegakkan ketertiban di laut dengan lebih baik".

Kapal Penjaga Pantai Tiongkok telah beberapa kali menggunakan meriam air terhadap kapal Filipina di perairan yang diperebutkan. Ada juga bentrokan yang melukai pasukan Filipina.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini