Bank Sentral Myanmar Bantah Laporan PBB soal Transaksi Senjata: Warga Sipil Sangat Dirugikan

Menghadapi tantangan terbesarnya sejak kudeta tahun 2021 terhadap pemerintahan pemenang Nobel Aung San Suu Kyi, militer Myanmar terjebak dalam berbagai konflik intensitas rendah dan berjuang untuk menstabilkan ekonomi yang sedang menuju kebangkrutan.

Negara-negara Barat telah menjatuhkan berbagai sanksi finansial terhadap militer Myanmar, bank-bank, dan bisnis-bisnis terkait.

Bank Sentral Myanmar menggarisbawahi bahwa bank-bank lokal dan internasional yang terlibat dalam transaksi dengan Myanmar telah menjalani uji tuntas yang komprehensif untuk semua hubungan bisnis dan transaksi.

"Transaksi keuangan tersebut hanya untuk mengimpor barang-barang penting dan kebutuhan dasar bagi warga sipil Myanmar, seperti obat-obatan dan pasokan medis, pasokan pertanian dan peternakan, pupuk, minyak nabati, dan bahan bakar," sebut pernyataan Bank Sentral Myanmar.

Laporan PBB mengatakan ekspor dari Singapura anjlok dari USD 110 juta pada tahun 2022 menjadi sedikit di atas USD 10 juta pada tahun 2023. Tetapi perusahaan-perusahaan di Thailand mengisi kesenjangan itu dengan mengiirimkan senjata dan material lain bernilai USD 120 juta, dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Kementerian Luar Negeri Thailand, dalam sebuah pernyataan tertulis Kamis (27/6) mengatakan institusi perbankan dan keuangan negara itu mengikuti protokol sebagaimana pusat keuangan utama lainnya. Bangkok menambahkan bahwa pemerintah akan mengkaji laporan pelapor khusus PBB itu.