Indonesia Kecam Keputusan Israel Sahkan Pos Pemukiman Yahudi, Dinilai Langgar Hukum Internasional dan Resolusi PBB

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia mengecam keras keputusan Israel usai mengesahkan lima pos pemukiman Yahudi di Tepi Barat, Palestina. Demikian diungkapkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui akun X.

"Pemukiman dan pendudukan Israel di tanah Palestina secara terus menerus merupakan pelanggaran hukum internasional dan resolusi PBB terkait," lanjut pernyataan tersebut.

1️⃣ Indonesia mengutuk keras keputusan Israel yang mengesahkan 5 pos pemukiman Yahudi di Tepi Barat, Palestina.2️⃣ Pemukiman dan pendudukan Israel di tanah Palestina secara terus menerus merupakan pelanggaran hukum internasional dan resolusi PBB terkait.

— MoFA Indonesia (@Kemlu_RI) June 30, 2024

Indonesia pun berkomitmen untuk terus mendesak akuntabilitas Israel dan implementasi solusi dua negara, bersama dengan komunitas internasional.

Sebelumnya, juru bicara menteri keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengakui kepada CNN bahwa pemerintah Israel telah menyetujui untuk mengakui lima pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki yang dibangun secara ilegal dan bahwa Smotrich akan memberikan dana pajak kepada Otoritas Palestina yang dikumpulkan Israel atas namanya.

Pemerintah Israel berupaya "memperkuat" pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki setelah beberapa negara secara sepihak mengakui Negara Palestina.

Dalam sebuah pernyataan kepada CNN pada hari Minggu, kantor Smotrich mengatakan keputusan untuk mengeluarkan dana kepada Otoritas Palestina bersifat "segera" dan akan mencakup tiga bulan terakhir. Dana telah dibekukan setelah serangan 7 Oktober 2023.