Naikkan Gaji Karyawan, Pemilik Toko di Myanmar Ditangkap Junta Militer

Selain berjuang melawan pemberontak, junta militer membakar desa-desa dan ladang padi di Shwebo, daerah produksi padi utama Myanmar, menghancurkan panen dan memperparah kenaikan harga pangan. Pemberontak, dengan menguasai beberapa jalur perbatasan, telah mengganggu perdagangan dengan China, India, dan Thailand.

Di seluruh negeri — kecuali kota ibu kota Nay Pyi Taw — listrik biasanya tersedia kurang dari empat jam sehari, menghambat industri dan menyebar kepedihan di tempat-tempat yang biasanya panas mencapai 100 derajat Celsius. Paling tidak, 250 orang meninggal karena kelelahan akibat suhu panas di bulan Mei di wilayah Mandalay dan Magway, menurut layanan ambulans nirlaba yang mengangkut jenazah.

"Ekonomi Myanmar pasca kudeta 2021 telah bergerak dari krisis, melewati kekacauan, dan sekarang tiba di titik yang pasti adalah hancurnya sebagai entitas yang berfungsi secara formal dan berkembang," kata ekonom Australia Sean Turnell, seorang mantan penasihat pemimpin sivil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi. Dia sekarang berada di bawah kelompok pimpinan oposisi, Pemerintah Kesatuan Nasional.

Bank Dunia melaporkan pada Juni bahwa output ekonomi Myanmar telah menurun 9% sejak 2019, dan kemiskinan telah meningkat ke tingkat yang tidak dilihat dalam hampir satu dekade. Sekitar seperempat populasi sekarang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kerja sama internasional telah menghambat ekonomi dengan sanksi-sanksi keuangan yang membantu Myanmar menjadi semakin isolasi. Negara ini kekurangan mata uang asing, dan mata uangnya, kyat, telah jatuh pada pasar gelap menjadi seperempat dari nilai sebelumnya.

"Kenaikan harga pada skala yang sangat besar," kata Turnell, yang sendiri ditahan oleh pemerintah selama 22 bulan atas tuduhan yang tidak berdasar.

Kebijakan ekonomi pemerintah militer adalah "upaya yang sangat desparat untuk memperoleh kemampuan keuangan untuk membiayai perang," kata Turnell dalam pernyataan yang dirilis oleh Pemerintah Kesatuan Nasional.

Turnell menambahkan bahwa pemerintah telah mengurangi dana untuk kesehatan dan pendidikan sementara belanja militer telah meningkat 60 persen sejak kudeta.

Banyak senjata pemerintah militer berasal dari luar negeri, dengan Thailand menjadi salah satu konduktor utama, menurut laporan yang dirilis pada Rabu yang lalu oleh Tom Andrews, Penasihat Khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar.

Andrews mengatakan bahwa pemerintah militer Myanmar telah mengimpor senjata dan peralatan sebesar 30 juta dolar AS dari penyuplai yang terdaftar di Thailand dalam tahun terakhir, lebih dari dua kali lipat tahun sebelumnya. Dia meminta Thailand untuk menghentikan aliran senjata.

Untuk membiayai perang, pemerintah militer telah mencetak uang sebesar 30 triliun kyat sejak kudeta, sekitar 9,2 miliar dolar AS pada nilai tukar resmi, yang mengarah pada devaluasi kyat yang tajam dan memperparah inflasi.

Untuk mengatasi inflasi, pemerintah militer telah menghentikan harga beberapa bahan pangan utama seperti beras, daging, dan minyak goreng; menghambat pembelian emas dan mata uang asing; dan mencoba mengurangi aliran uang ke luar negeri.

Dalam beberapa minggu terakhir, otoritas telah menangkap puluhan orang atas pelanggaran harga dan restrukturisasi mata uang, termasuk produsen beras, pedagang emas, dan perantara uang. Mereka juga menangkap broker-broker yang menjual apartemen di Thailand — outlet investasi utama — serta pembeli yang membuka rekening bank di Thailand untuk memudahkan pembelian mereka.