Demo Kuota PNS di Bangladesh Picu Kerusuhan Mematikan, 6 Orang Tewas

Pekerjaan pemerintah atau sebagai PNS sangat didambakan di Bangladesh karena gajinya bagus. Secara total, lebih dari separuh posisi – berjumlah ratusan ribu – diperuntukkan bagi kelompok tertentu.

Kritikus mengatakan sistem ini secara tidak adil menguntungkan anak-anak kelompok pro-pemerintah yang mendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang memenangkan pemilu keempat berturut-turut pada bulan Januari.

Pemerintahan Hasina menghapuskan sistem reservasi tersebut pada tahun 2018, menyusul adanya protes. Namun pengadilan memerintahkan pihak berwenang untuk mengembalikan kuota pada awal Juni, sehingga memicu gelombang protes terbaru.

Para pejabat mengatakan tiga orang tewas di kota pelabuhan selatan Chittagong dan dua di Dhaka, sementara seorang pelajar tewas di kota utara Rangpur karena peluru nyasar. Laporan media menyebutkan setidaknya tiga dari mereka yang tewas adalah pelajar, meski belum ada konfirmasi resmi.

Pemerintah menyalahkan kelompok oposisi atas kekerasan tersebut.

"Front mahasiswa dari oposisi Jamaat-e-Islami dan Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) telah menyusup ke gerakan anti-kuota ini. Merekalah yang memprakarsai kekerasan,” kata Menteri Hukum Anisul Huq kepada BBC.

Pengadilan tinggi Bangladesh menangguhkan sistem yang ada saat ini minggu lalu, namun protes diperkirakan akan terus berlanjut sampai sistem tersebut dihapus secara permanen.

"Perkaranya sudah masuk sidang pada 7 Agustus. Mahasiswa telah diberi kesempatan untuk menyampaikan argumentasinya di pengadilan," kata Mr Huq.

Dalam operasi larut malam pada hari Selasa (16/7), polisi menggerebek markas besar BNP, partai oposisi utama, di Dhaka, menyusul bentrokan yang disertai kekerasan.

Pemimpin Senior BNP Ruhul Kabir Rizvi mengatakan, penggerebekan itu tak lain hanyalah sebuah drama dan merupakan pesan agar para mahasiswa kembali ke rumah.

Protes telah berlangsung selama berhari-hari dengan para mahasiswa memblokir jalan raya di Dhaka dan kota-kota besar lainnya, sehingga lalu lintas terhenti.

Para pemimpin mahasiswa mengatakan mereka marah dengan komentar Perdana Menteri Sheikh Hasina baru-baru ini, yang menurut mereka menggambarkan orang-orang yang menentang kuota pekerjaan sebagai razakar – sebuah istilah yang digunakan untuk mereka yang diduga bekerja sama dengan tentara Pakistan selama perang tahun 1971.

Beberapa pimpinan mahasiswa mengatakan Hasina telah menghina mereka dengan membandingkan mereka dengan razakar. Perbandingan tersebut, kata mereka, juga mendorong anggota BCL untuk menyerang mereka.

“Mereka ingin menekan suara kami dengan menciptakan teror di negara ini. Jika saya tidak protes hari ini, mereka akan memukuli saya di lain waktu. Itu sebabnya saya turun ke jalan untuk melakukan protes,” kata Rupaiya Sherstha, seorang mahasiswi di Universitas Dhaka, kepada BBC.

Namun para menteri mengatakan komentar Hasina disalahartikan, dan dia tidak menyebut para pelajar itu razakar.

Mohammad Ali Arafat, Menteri Informasi dan Penyiaran, membantah tuduhan bahwa sayap mahasiswa Liga Awami memicu kekerasan.

Dia mengatakan, kerusuhan bermula setelah mahasiswa anti kuota mengintimidasi warga sebuah balai di Dhaka.

“Jika terjadi kekacauan di kampus universitas, tidak ada manfaatnya bagi pemerintah. Kami ingin perdamaian tetap terjaga,” kata Arafat kepada BBC.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres meminta pemerintah untuk "melindungi para demonstran dari segala bentuk ancaman atau kekerasan", menurut juru bicaranya Stephane Dujarric.

Para mahasiswa berjanji akan terus melakukan protes sampai tuntutan mereka dipenuhi.Pemerintah telah memperkuat keamanan dengan mengerahkan paramiliter, Penjaga Perbatasan Bangladesh, di lima kota utama, termasuk Dhaka dan Chittagong.