Update Korban Perang Israel Vs Hamas di Gaza: 38.983 Orang Tewas, Termasuk 64 Kematian dalam 24 Jam

Melansir Xinhua, pasukan Pertahanan Israel (IDF) atau tentara Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan IDF terus beroperasi di Jalur Gaza dari darat, udara, dan laut.

Selama operasi di daerah Rafah di Gaza selatan, “sebuah pesawat IDF mengidentifikasi sel teroris bersenjata yang bergerak menuju pasukan, yang merespons dengan cepat dan melenyapkan sel tersebut,” kata IDF.

“Di Jalur Gaza tengah, pasukan IDF melakukan operasi yang ditargetkan pada beberapa struktur militer, menemukan berbagai jenis persenjataan,” tambah pernyataan IDF.

Dalam pernyataan terpisah pada hari Minggu (21/7), IDF mengatakan mereka menemukan virus polio di Jalur Gaza dan meluncurkan kampanye untuk memvaksinasi pasukan daratnya.

Enam sampel lingkungan dari varian virus polio tipe 2 telah terdeteksi dari Khan Younis dan Deir al Balah di Gaza, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada platform media sosial X pada hari Jumat, dan mencatat bahwa tidak ada kasus kelumpuhan yang terdeteksi.

“Kehancuran sistem kesehatan, kurangnya keamanan, hambatan akses, perpindahan penduduk yang terus-menerus, kekurangan pasokan medis, buruknya kualitas air, dan melemahnya sanitasi meningkatkan risiko penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, termasuk polio,” tambahnya.

Polio, atau Poliomyelitis, adalah penyakit virus yang sangat menular yang sebagian besar menyerang anak-anak balita, dan virus ini terutama menyebar melalui penularan dari orang ke orang, terutama melalui jalur fecal-oral, menurut WHO. 

Sementara itu, International Court of Justice atau Mahkamah Internasional memutuskan pada hari Jumat (19/7/2024) bahwa kehadiran Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal, dan meminta negara tersebut untuk berhenti membangun pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas memuji keputusan tersebut, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan keputusan tersebut tidak dapat mengubah "legalitas pemukiman Israel di seluruh wilayah tanah air kami".

Mengutip AP dan AFP, Minggu (21/7/2024), Mahkamah Agung PBB mengatakan pada hari Jumat (19/7) bahwa kehadiran Israel di Wilayah Palestina "melanggar hukum" dan menyerukan Israel angkat kaki, agar kehadiran Israel di wilayah tersebut diakhiri dan pembangunan pemukiman segera dihentikan. Hal ini menimbulkan kecaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pemerintahan Israel atas tanah yang mereka rebut 57 tahun lalu.

Dalam pendapat yang tidak mengikat, Mahkamah Internasional atau ICJ merujuk pada serangkaian kebijakan, termasuk pembangunan dan perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, penggunaan sumber daya alam di wilayah tersebut, aneksasi dan pemaksaan terhadap Israel. kendali permanen atas tanah dan kebijakan diskriminatif terhadap warga Palestina, yang semuanya dikatakan melanggar hukum internasional.

Panel yang beranggotakan 15 hakim mengatakan "penyalahgunaan status Israel sebagai kekuatan pendudukan" menjadikan "kehadirannya di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum." Dikatakan bahwa kehadiran mereka yang terus berlanjut adalah "ilegal" dan harus diakhiri "secepat mungkin".

Dikatakan bahwa Israel harus segera mengakhiri pembangunan pemukiman dan pemukiman yang ada harus dihapus, menurut pendapat setebal 83 halaman yang dibacakan oleh Presiden pengadilan Nawaf Salam.

Israel, yang biasanya menganggap PBB dan pengadilan internasional tidak adil dan bias, tidak mengirimkan tim hukum ke sidang tersebut. Namun pihaknya menyampaikan komentar tertulis, dengan mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan ke pengadilan bersifat prasangka dan gagal mengatasi masalah keamanan Israel. Para pejabat Israel mengatakan intervensi pengadilan tersebut dapat merusak proses perdamaian, yang telah stagnan selama lebih dari satu dekade.

Selengkapnya di sini...

Di sisi lain, para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa salah satu penyebab hambatan utama dalam penyaluran bantuan kemanusiaan kepada jutaan warga Palestina adalah karena Jalur Gaza telah berada dalam keadaan anarki.

"Kantor kami telah mendokumentasikan dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap polisi setempat dan pekerja kemanusiaan, dan pencekaman pasokan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil. Anarki sedang menyebar," kata Ajith Sunghay, kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, seperti dilansir VOA Indonesia, Minggu (21/7/2024).

Sunghay, yang baru saja kembali dari kunjungan sembilan hari ke Gaza, mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa kondisi di sana telah memburuk secara signifikan sejak misi terakhirnya ke wilayah kantong Palestina beberapa minggu lalu. Ia menyampaikan hal tersebut dari Amman, Yordania.

Rakyat Gaza sangat menderita. Ini benar-benar membuat putus asa. Sekali lagi, orang-orang berpindah dari utara ke selatan, meskipun mereka melakukan perjalanan dengan kesadaran bahwa hal itu penuh dengan bahaya,” ucap Sunghay.

“Saya melihat sepeda motor dan trailer berisi barang-barang pribadi terbakar di jalan. Tidak ada siapa-siapa,” tutur Sunghay. “Yang jelas tidak ada seorang pun yang selamat dari serangan itu.”

Selengkapnya klik di sini...