Sukses

Update Kerusuhan Soal Kuota PNS Bangladesh: Internet Masih Lumpuh hingga Malaysia dan India Evakuasi Warganya

Publik masih menantikan pengumuman resmi pemerintah terkait kuota PNS menyusul perintah Mahkamah Agung Bangladesh.

Liputan6.com, Dhaka - Bangladesh masih tanpa internet untuk hari kelima. Pemerintah pada Senin (22/7/2024), mengumumkan hari libur nasional sementara pihak berwenang mempertahankan kontrol yang ketat meskipun terlihat tenang. 

Hal ini terjadi setelah pemberlakuan jam malam dengan perintah tembak di tempat beberapa hari sebelumnya dan personel militer terlihat berpatroli di ibukota dan daerah-daerah lain.

Negara di Asia Selatan ini mengalami bentrokan antara polisi dan para pengunjuk rasa yang sebagian besar adalah mahasiswa. Mereka menuntut diakhirinya kuota yang mencadangkan 30 persen pekerjaan di pemerintahan untuk keluarga para veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.

Menurut sekurangnya empat surat kabar lokal, kekerasan telah menewaskan lebih dari seratus orang. Demikian seperti dilansir VOA Indonesia, Selasa (23/7).

Pihak berwenang sejauh ini belum memberikan angka resmi mengenai jumlah korban tewas. Belum ada kekerasan yang dilaporkan pada Senin pagi setelah Mahkamah Agung sehari sebelumnya memerintahkan agar memangkas kuota veteran menjadi 5 persen.

Dengan demikian, 93 persen pekerjaan pegawai negeri akan didasarkan pada prestasi, sementara 2 persen sisanya diperuntukkan bagi anggota etnis minoritas serta transgender dan penyandang disabilitas.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Diskriminatif

Protes ini telah menjadi tantangan paling serius bagi pemerintah Bangladesh sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut pada pemilihan umum bulan Januari yang diboikot oleh kelompok-kelompok oposisi utama.

Universitas-universitas telah ditutup, internet dimatikan, dan pemerintah memerintahkan orang-orang untuk tinggal di rumah.

Para pengunjuk rasa berpendapat bahwa sistem kuota tersebut diskriminatif dan menguntungkan para pendukung Hasina, yang partainya, Liga Awami, memimpin gerakan kemerdekaan. Pengunjuk rasa menginginkan sistem tersebut digantikan oleh sistem berbasis prestasi.

Hasina sebelumnya membela sistem kuota tersebut. Dia mengatakan bahwa para veteran berhak mendapatkan penghormatan tertinggi terlepas dari afiliasi politiknya.

Oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) mendukung aksi protes.

Liga Awami dan BNP sering saling tuduh memicu kekacauan politik dan kekerasan, yang terakhir menjelang pemilihan umum nasional, yang dicemari oleh tindakan keras terhadap beberapa tokoh oposisi.

3 dari 3 halaman

Malaysia dan India Pulangkan Warganya

Bangladesh diperkirakan akan secara resmi menerima keputusan pengadilan pada hari Selasa untuk memangkas kuota PNS bagi keluarga veteran, memenuhi permintaan utama para pendemo. Demikian dikutip dari Reuters.

Sementara itu, pada hari Selasa, Malaysia menjadi negara terbaru yang mengevakuasi warganya dari Bangladesh karena kekerasan. Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebutkan bahwa penerbangan yang membawa warga negara Malaysia yang dievakuasi diperkirakan akan tiba di Kuala Lumpur pada Selasa sore.

Kantor berita pemerintah Malaysia, Bernama, melaporkan bahwa lebih dari 100 warga Malaysia, termasuk pelajar, telah berlindung di Komisi Tinggi Malaysia di Dhaka sejak Senin.

India juga mengatakan setidaknya 4.500 pelajar India telah pulang dari Bangladesh.

Laporan Reuters menyebutkan korban tewas mencapai 147 orang.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.