Liputan6.com, London - Miris, warga negara Indonesia (WNI) yang membayar ribuan dolar untuk bekerja di pertanian Inggris dipecat padahal baru bekerja beberapa minggu.
Baca Juga
Beberapa orang dipulangkan karena pemetikan buah yang lambat dan menghadapi hutang saat pengawas menyelidiki dugaan pungutan liar.
Advertisement
Pekerja Indonesia yang membayar ribuan poundsterling untuk bepergian ke Inggris dan memetik buah di pertanian yang memasok sebagian besar supermarket besar telah dipulangkan dalam beberapa minggu karena tidak memetik buah dengan cukup cepat.
Salah satu pekerja mengatakan dia telah menjual tanah keluarganya, serta sepeda motor miliknya dan orang tuanya, untuk menutupi biaya lebih dari £2.000 atau sekitar Rp41,9 juta untuk datang ke Inggris pada bulan Mei dan merasa tertekan karena dirinya menganggur dengan sedikit harta benda.
Pengawas eksploitasi tenaga kerja sedang menyelidiki tuduhan bahwa ia adalah salah satu dari beberapa pekerja yang dikenakan biaya ilegal hingga £1.100 sekitar Rp23 juta oleh sebuah organisasi di Indonesia yang mengklaim bahwa hal itu akan membawa mereka ke Inggris lebih cepat.
Di Indonesia, pekerja tersebut memperoleh penghasilan sekitar £100 berkisar Rp2 jutaan sebulan dengan menjual makanan, dan mengatakan bahwa orang tuanya “sangat kecewa” karena ia telah menjual segalanya demi membantu keluarganya. Dia berkata: “Saya merasa bingung, marah, dan marah dengan situasi ini. Saya tidak punya pekerjaan di Indonesia [dan] saya sudah menghabiskan seluruh uang saya untuk datang ke Inggris.”
The Guardian yang dikutip Selasa (23/7/2024), telah berbicara dengan empat pekerja yang dipecat dan dalam tiga kasus terlihat bukti pembayaran biaya nyata kepada pihak ketiga selain lebih dari £1.000 atau sekitar Rp20 juta yang ditransfer untuk penerbangan dan visa kepada perekrut berlisensi.
Tuduhan pembayaran pungutan liar di Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang risiko eksploitasi dalam skema pekerja musiman, yang memungkinkan pekerja dari luar negeri mendapatkan visa enam bulan untuk bekerja di pertanian namun membuat mereka menanggung semua risiko finansial.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Eksploitasi Sistem Visa Kerja hingga Target Petik 20 Kg Ceri Per Jam
The Guardian melaporkan bahwa menteri imigrasi Inggris yang baru, Seema Malhotra, akan mempertimbangkan eksploitasi dalam sistem visa kerja untuk menekan praktik eksploitatif. Komite Penasihat Migrasi pada hari Senin (22/7) merekomendasikan bahwa visa musiman harus terus “menjamin keamanan pangan” tetapi harus mencakup lebih banyak perlindungan, seperti jaminan kerja setidaknya dua bulan.
Haygrove, sebuah perkebunan di Hereford yang memasok buah-buahan lunak ke supermarket Inggris, memberikan surat peringatan kepada pria tersebut dan empat pekerja lainnya tentang kecepatan pemetikan sebelum memecat mereka antara lima dan enam minggu setelah mereka mulai bekerja. Mereka dipesan untuk penerbangan pulang oleh perekrut mereka keesokan harinya.
Para pekerja mengatakan target di perkebunan di Ledbury termasuk memetik 20 kg ceri dalam satu jam. Salah satu pemetik yang dipecat mengatakan: “Sangat sulit untuk mencapai target karena hari demi hari buah yang dihasilkan semakin sedikit.”
Dia mengatakan meminjam uang dari “bank, teman dan keluarga” dan dia masih memiliki hutang lebih dari £1.100. “Kenapa aku berakhir seperti ini? Sekarang saya di Indonesia tanpa pekerjaan… Ini tidak adil bagi saya karena saya sudah berkorban begitu banyak.”
Beverly Dixon, direktur pelaksana pertanian di Haygrove, mengatakan bahwa pertanian tersebut secara konsisten harus memberikan upah kepada para pekerja karena kinerja yang buruk dan telah mendukung mereka untuk berusaha meningkatkan kualitasnya. Dia mengatakan target “ditetapkan berdasarkan standar yang dapat dicapai dengan mayoritas pemetik terkadang mencapai lebih dari dua kali lipat kecepatan tersebut”.
Kelima pria tersebut baru tiba di Inggris pada pertengahan Mei dan semuanya diberhentikan dari Haygrove pada 24 Juni, dengan penghasilan antara £2.555 sekitar Rp 53 juta dan £3.874 berkisar Rp81 juta. Setelah biaya perjalanan ke Inggris – dan juga biaya hidup – beberapa orang mengatakan bahwa mereka mempunyai hutang yang besar.
Dua pria tersebut melarikan diri ke London dan menolak menaiki penerbangan pulang yang dipesan pada tanggal 25 Juni. Mereka kini diberi pekerjaan baru di tempat penampungan setelah ada intervensi dari aktivis kesejahteraan migran.
Advertisement
Terkait Pungutan Liar di Indonesia?
Andy Hall, spesialis hak-hak buruh migran yang melakukan intervensi atas nama para pekerja migran, mengatakan: “Skandal ini sekali lagi menunjukkan bahwa seluruh beban untuk memikul berbagai risiko yang terkait dengan skema pekerja musiman di Inggris tidak dibebankan pada supermarket, pertanian, operator skema atau pelaku rantai pasok lainnya, namun juga pada pekerja rentan dari luar negeri.”
Gangmasters and Labour Abuse Authority Investigation atau Investigasi Gangmasters dan Otoritas Penyalahgunaan Tenaga Kerja dibuka bulan Juni lalu. Hal ini dipahami terfokus pada tuduhan pungutan liar di Indonesia.
Dixon mengatakan Haygrove “sangat prihatin” mendengar “dugaan tantangan keuangan yang dihadapi oleh para pekerja Indonesia, terutama jika satu atau lebih membayar perekrut ilegal di Indonesia” dan pihak peternakan sepenuhnya mendukung penyelidikan GLAA.
Laporan The Guardian mengungkapkan bahwa warga Indonesia datang ke Inggris dengan utang hingga £5.000 kepada broker asing tanpa izin pada tahun 2022. Utang tersebut berasal dari pihak ketiga, dan AG, lembaga asal Inggris yang secara resmi merekrut mereka, kehilangan lisensinya sebagai sponsor pekerja musiman.
Sejak saat itu, Indonesia dianggap sebagai negara yang berisiko untuk merekrut pekerja, namun jalur ini dibuka kembali tahun ini oleh perekrut baru asal Inggris, Agri-HR. Mereka bekerja sama dengan agen Indonesia PT Mardel Anugerah, yang juga mendapatkan izin perekrutan ke Inggris, dan didukung oleh kedutaan Indonesia.
Namun para buruh menuduh ada pihak ketiga di Indonesia, Forkom, yang tampaknya menjadi pusat komunikasi bagi orang Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, merekrut pekerja dan memungut biaya, dengan mengatakan bahwa hal tersebut dapat membawa mereka ke Inggris lebih cepat. Merekrut tanpa izin adalah tindakan ilegal menurut hukum Inggris dan Indonesia.
Orang Indonesia yang membayar ribuan dolar untuk bekerja di pertanian Inggris dipecat dalam beberapa mingguEksklusif: Beberapa orang dipulangkan karena pemetikan buah yang lambat dan menghadapi hutang saat pengawas menyelidiki dugaan pungutan liar
Pekerja Indonesia yang membayar ribuan poundsterling untuk bepergian ke Inggris dan memetik buah di pertanian yang memasok sebagian besar supermarket besar telah dipulangkan dalam beberapa minggu karena tidak memetik buah dengan cukup cepat.
Salah satu pekerja mengatakan dia telah menjual tanah keluarganya, serta sepeda motor miliknya dan orang tuanya, untuk menutupi biaya lebih dari £2.000 untuk datang ke Inggris pada bulan Mei dan merasa tertekan karena dirinya menganggur dengan sedikit harta benda.
Pengawas eksploitasi tenaga kerja sedang menyelidiki tuduhan bahwa ia adalah salah satu dari beberapa pekerja yang dikenakan biaya ilegal hingga £1.100 oleh sebuah organisasi di Indonesia yang mengklaim bahwa hal itu akan membawa mereka ke Inggris lebih cepat.
Di Indonesia, pekerja tersebut memperoleh penghasilan sekitar £100 sebulan dengan menjual makanan dan mengatakan bahwa orang tuanya “sangat kecewa” karena ia telah menjual segalanya demi membantu keluarganya. Dia berkata: “Saya merasa bingung, marah, dan marah dengan situasi ini. Saya tidak punya pekerjaan di Indonesia [dan] saya sudah menghabiskan seluruh uang saya untuk datang ke Inggris.”
The Guardian telah berbicara dengan empat pekerja yang dipecat dan dalam tiga kasus terlihat bukti pembayaran biaya nyata kepada pihak ketiga selain lebih dari £1.000 yang ditransfer untuk penerbangan dan visa kepada perekrut berlisensi.
Tuduhan pembayaran pungutan liar di Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang risiko eksploitasi dalam skema pekerja musiman, yang memungkinkan pekerja dari luar negeri mendapatkan visa enam bulan untuk bekerja di pertanian namun membuat mereka menanggung semua risiko finansial.
Dugaan Eksploitasi Visa
Agri-HR berkata: “Mendengar tuduhan tersebut, Agri-HR segera menghubungi GLAA dengan permintaan untuk menyelidiki klaim tersebut. GLAA mewawancarai beberapa pekerja pada hari yang sama dan melanjutkan penyelidikan mereka dan wawancara pekerja lebih lanjut telah dilakukan dan dijadwalkan.”
Para pekerja mengatakan kepada Guardian bahwa Forkom mendorong anggotanya untuk memberikan tekanan pada keluarga para pemetik buah yang melarikan diri, salah satu di antaranya mengatakan bahwa keluarganya di Indonesia didatangi rumahnya pada pukul 03.00 pagi.
Dalam pesannya kepada sekelompok pekerja yang direkrut Forkom WhatsApp, ketuanya, Agus Hariyono, mendorong mereka yang masih berada di Indonesia untuk memberikan tekanan pada para pekerja yang melarikan diri ke Inggris dengan pergi ke rumah keluarga mereka. Dalam video call lanjutan ke anggota, ia kemudian diduga meminta pekerja untuk menghapus catatan uang yang dibayarkan ke Forkom.
Hariyono mengatakan organisasinya merupakan forum sosial yang dibentuk untuk warga Indonesia yang memiliki visa pekerja musiman setelah ada yang tidak kembali dari musim 2022, sehingga jalur visa ditutup. Dia mengatakan seorang pekerja “menitipankan dana” ke Forkom tetapi “ini dimaksudkan sebagai titipan” dan dana tersebut dikembalikan ke rekeningnya untuk dibayarkan langsung ke PT Mardel Anugerah.
Hariyono mengatakan, pihaknya menyampaikan pesan kepada keluarga untuk mendorong mereka yang diberhentikan untuk kembali ke Indonesia dan mencegah terulangnya musim 2022 di mana satu dari lima orang telah melampaui masa berlaku visanya.
Delif Subeki, dari PT Mardel Anugerah, mengatakan agen perekrutannya diperkenalkan ke Forkom oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan berkomitmen untuk “memberikan prioritas” kepada anggotanya. Subeki mengatakan pihaknya “dengan jelas memberi tahu” para pelamar bahwa mereka tidak menggunakan pihak ketiga mana pun untuk perekrutan dan tidak ada biaya yang harus dibayarkan.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Advertisement