Pemimpin Tertinggi Iran Resmi Dukung Masoud Pezeshkian, Sang Reformis Ambil Alih Jabatan Presiden

Berbicara pada upacara yang sama, Massoud Pezeshkian memberi penghormatan kepada Jenderal Qassem Soleimani, perancang kegiatan militer wilayah Iran, yang terbunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS pada tahun 2020.

Pada kesempatan itu, Massoud Pezeshkian menegaskan kembali janjinya untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang “konstruktif dan efisien”, mendukung Iran memperkuat supremasi hukum, menawarkan kesempatan yang sama kepada warga negara, mendukung keluarga dan melindungi lingkungan.

Dalam langkah resmi pertamanya, Pezeshkian menunjuk Mohammad Reza Aref, 72, sebagai wakil presiden pertamanya. Aref, yang dianggap sebagai reformis moderat, memegang jabatan tersebut antara tahun 2001 hingga 2005, di bawah pemerintahan mantan presiden Mohammad Khatami. Aref meraih gelar doktor di bidang teknik dari Stanford University.

Pezeshkian mengambil alih jabatan pendahulunya, Ebrahim Raisi, yang tewas dalam kecelakaan helikopter pada bulan Mei lalu, sehingga memicu pemilu dini. Ia akan mengambil sumpah jabatan di parlemen pada hari Selasa dan diberi waktu dua minggu untuk membentuk kabinetnya.

Dalam kampanye pemilihannya, Presiden Iran yang baru itu berjanji bahwa ia tidak akan melakukan perubahan radikal terhadap teokrasi Syiah Iran, dan menjadikan Khamenei sebagai pembuat keputusan akhir dalam semua urusan negara. 

Masoud Pezeshkian akan dilantik di hadapan parlemen Iran pada awal Agustus sebagai presiden kesembilan Republik Islam tersebut, demikian laporan media pemerintah pada Minggu (7/7/2024).

"Upacara pelantikan presiden akan diadakan pada 4 atau 5 Agustus," kata kantor berita resmi IRNA, mengutip Mojtaba Yosefi, anggota dewan pimpinan parlemen.

"Presiden punya waktu 15 hari untuk menyampaikan usulan menterinya ke parlemen untuk memperoleh mosi percaya."

Seperti dilansir VOA Indonesia, Selasa (9/7/2024), presiden terpilih Iran diharuskan mengangkat sumpah di depan parlemen sebelum resmi menjabat.

Upacara pelantikan berlangsung setelah presiden terpilih menerima dukungan resmi dari pemimpin tertinggi Republik Islam tersebut.

Presiden Iran bukanlah kepala negara, dan kekuasaan tertinggi ada di tangan pemimpin tertinggi – jabatan yang dipegang oleh Ayatollah Ali Khamenei selama 35 tahun terakhir.

Pezeshkian memenangkan pemilu putaran kedua pada hari Jumat (5/7) melawan Saeed Jalili yang sangat konservatif untuk menggantikan Presiden Ebrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan helikopter pada bulan Mei.

Tokoh reformis berusia 69 tahun tersebut memperoleh lebih dari 16 juta suara, sekitar 54 persen, dan Jalili memperoleh lebih dari 13 juta, sekitar 44 persen, dari sekitar 30 juta suara pemilih.

Partisipasi pemilih mencapai 49,8 persen dari pemilih terdaftar, Mohsen Eslami, juru bicara pemilu menambahkan, angka tersebut naik dari rekor terendah sekitar 40 persen yang tercatat pada putaran pertama.

Pada hari Minggu, surat kabar Iran menerbitkan foto Pezeshkian di halaman depan dan menyerukan "persatuan" di bawah presiden terpilih itu.

Sementara itu, dukungan Iran terhadap Hizbullah dan milisi lain di kawasan tersebut akan terus berlanjut dengan kuat. Demikian disampaikan presiden terpilih Iran Masoud Pezeshkian dalam suratnya kepada pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah.

Iran memberikan dukungan finansial dan militer kepada Hizbullah, anggota kunci dari "poros perlawanan", yakni aliansi kelompok bersenjata pro-Iran yang menentang Israel dan Amerika Serikat. Aliansi tersebut mencakup Hamas di Jalur Gaza, Houthi di Yaman, dan berbagai milisi di Suriah dan Irak.

"Iran selalu mendukung perlawanan masyarakat di kawasan terhadap rezim tidak sah zionis (Israel)," tulis Pezeshkian, menurut kantor berita Fars, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (9/7/2024).

"Mendukung perlawanan berakar pada kebijakan fundamental Republik Islam Iran … dan akan terus berlanjut dengan kekuatan."

Pezeshkian menambahkan, "Saya yakin bahwa gerakan perlawanan di wilayah akan mencegah (Israel) melanjutkan kebijakan penghasutan dan kriminalnya terhadap rakyat tertindas di Palestina dan negara-negara lain di wilayah tersebut."