Junta Militer Myanmar Kembali Perpanjang Status Darurat Selama 6 Bulan

Pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu mengatakan tindakan militer Myanmar hanya memperpanjang krisis yang telah menyebabkan lebih dari 3 juta orang mengungsi di dalam negeri dan membuat ribuan orang lainnya mencari perlindungan di negara-negara tetangga.

MRTV yang dikelola pemerintah melaporkan perpanjangan status darurat diberikan oleh Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) setelah Ming Aung Hlaing berpendapat bahwa diperlukan lebih banyak waktu untuk memulihkan stabilitas negara dan melaksanakan sensus dalam persiapan pemilu.

Rencana pemilu tersebut secara luas dipandang sebagai upaya untuk menormalkan perebutan kekuasaan oleh militer melalui kotak suara dan untuk memberikan hasil yang memastikan para jenderal mempertahankan kendali.

Para kritikus telah mengatakan bahwa pemilu yang direncanakan oleh militer tidak akan bebas maupun adil karena tidak ada media yang bebas dan sebagian besar pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi milik Aung San Suu Kyi telah ditangkap.

Berdasarkan konstitusi negara tahun 2008, yang dirancang oleh militer, militer dapat memerintah negara tersebut dalam status darurat selama satu tahun, diikuti oleh dua kemungkinan perpanjangan selama enam bulan sebelum menyelenggarakan pemilu.

Namun, perpanjangan pada hari Rabu adalah yang keenam bagi rezim tersebut dan sekali lagi disetujui oleh NDSC, yang secara nominal merupakan badan pemerintahan administratif konstitusional, tetapi dalam praktiknya dikendalikan oleh militer.

Selain itu, perpanjangan tersebut seharusnya disetujui oleh presiden negara tersebut, tetapi penjabat Presiden Myint Swe minggu lalu memberi wewenang kepada Min Aung Hlaing untuk melaksanakan tugas kepresidenan dengan NDSC saat dia sedang cuti sakit.

Militer awalnya mengumumkan pemilu akan diadakan pada bulan Agustus 2023, tetapi secara berkala menunda tanggal tersebut dan baru-baru ini mengatakan bahwa pemilu akan berlangsung sekitar tahun 2025.

Berdasarkan konstitusi negara tersebut, agar pemilu dapat diselenggarakan, militer harus menyerahkan fungsi pemerintahan kepada presiden setidaknya enam bulan sebelum pemungutan suara.

Pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada tahun 2021 disambut dengan protes damai yang meluas. Namun, setelah demonstrasi damai ditumpas dengan kekuatan mematikan, banyak penentang pemerintahan militer mengangkat senjata dan sebagian besar wilayah negara tersebut kini terlibat dalam konflik.

Pertempuran paling sengit baru-baru ini terjadi di timur laut, tempat milisi etnis dari kelompok aliansi mengklaim minggu lalu telah merebut Lashio, yang menampung markas besar militer regional utama, dan Mogok, pusat industri pertambangan permata yang menguntungkan di negara itu.

Laporan menunjukkan bahwa pasukan rezim terus menguasai markas besar regional, namun dapat segera dipaksa keluar dari Lashio.

Di Lashio, gerbang penjara utama dilaporkan dibuka selama akhir pekan dan lebih dari 200 tahanan politik, termasuk Tun Tun Hein, mantan wakil ketua majelis rendah parlemen Myanmar dan anggota senior partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi, dibebaskan.

Maung Maung Swe, anggota kelompok oposisi utama Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional — yang kepemimpinannya sebagian besar beroperasi dari luar negeri — mengatakan kepada AP bahwa pasukannya di Myanmar menyediakan perawatan bagi para tahanan politik yang dibebaskan.