Bangladesh Larang Keberadaan Partai Jamaat-e-Islami, Ini Alasannya

Liputan6.com, Dhaka - Pemerintah Bangladesh pada hari Kamis (1/8/2024) melarang keberadaan partai oposisi Jamaat-e-Islami, sayap mahasiswanya Islami Chhatra Shibir, dan organisasi asosiasi lainnya berdasarkan Undang-undang Antiterorisme Tahun 2009. Demikian bunyi perintah resmi.

Menurut pemberitahuan dari surat kabar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, larangan tersebut akan berlaku segera.

Langkah terbaru pemerintah Bangladesh diambil setelah negara Asia Selatan itu mengalami protes reformasi kuota pegawai negeri sipil (PNS) yang diwarnai kekerasan.

Melansir kantor berita AP, Sabtu (3/8), sejak 15 Juli, setidaknya 211 orang tewas dan lebih dari 10.000 orang ditangkap di seluruh negeri

Pemerintah menyalahkan partai oposisi, termasuk Jamaat-e-Islami, atas kekerasan selama demonstrasi.

"Keputusan untuk melarang Partai Jamaat-e-Islami sudah tertunda sejak lama," kata Menteri Hukum Bangladesh Anisul Huq kepada Anadolu.

Huq menyebut Jamaat-e-Islami sebagai "platform militan," dengan mencatat bahwa para pemimpin utamanya telah diadili atas kejahatan yang dilakukan selama perang kemerdekaan tahun 1971.

"Sangat penting untuk melarang Jamaat-e-Islami dan sayap mahasiswanya, Islami Chhatra Shibir," tutur Huq.

Ini adalah kedua kalinya partai tersebut dilarang di Bangladesh. Larangan pertama diberlakukan pada tahun 1972 karena sikap anti-pembebasan-nya, menyusul ketentuan konstitusional baru yang melarang politik berbasis agama.

Namun, larangan tersebut dicabut tiga tahun kemudian ketika Jenderal Ziaur Rahman, yang berkuasa, mengubah konstitusi melalui proklamasi darurat militer.