TikTok dan Kampanye Politik di Amerika Serikat: Antara Keamanan Nasional dan Strategi Pemilih Muda

TikTok diadaptasi untuk penggunaan di luar negeri oleh platform media sosial China yang dimiliki oleh perusahaan berbasis di Beijing, ByteDance. Lebih dari sepertiga orang dewasa Amerika, dan 62% orang dewasa di bawah 30 tahun, dilaporkan menggunakan TikTok, menurut survei dari Pew Research Center.

Ketika masih menjabat sebagai presiden, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang mencoba melarang TikTok dan WeChat, menggambarkan aplikasi yang berasal dari China itu sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat karena pengumpulan data di platform tersebut mengancam untuk memungkinkan Partai Komunis China mengakses informasi pribadi dan hak milik orang Amerika.

Namun, dalam sebuah wawancara dengan CNBC pada bulan Maret lalu, Trump mengatakan bahwa meski ia masih percaya bahwa TikTok adalah ancaman keamanan nasional, ia memahami jika aplikasi tersebut dilarang, banyak anak muda yang akan menjadi gila tanpanya.

Mantan presiden ini juga berpendapat bahwa pelarangan TikTok pada akhirnya akan menguntungkan Facebook, yang ia gambarkan sebagai musuh rakyat. Setelah kerusuhan Capitol 6 Januari, Meta menangguhkan akun Facebook dan Instagram Trump selama dua tahun.

Mengutip kekhawatiran yang sama dengan Trump, Presiden Biden menyetujui rancangan undang-undang pada bulan April yang mengharuskan perusahaan induk ByteDance untuk menjual aplikasi tersebut agar dapat tetap berada di pasar AS. TikTok mengatakan bahwa mereka belum dan tidak akan membagikan data pengguna AS dengan pemerintah China.

Arthur Herman, peneliti senior dan direktur Quantum Alliance Initiative di Hudson Institute, mengatakan kepada VOA bahwa meskipun keputusan Trump dan Harris untuk berkampanye di TikTok rasional, mengingat popularitas aplikasi tersebut, politik Amerika yang terjadi di platform China memberikan keuntungan bagi pemerintah China.

Dia mengatakan bahwa TikTok, yang berada di bawah kendali pemerintah China, akan menggunakan algoritmanya untuk memengaruhi hasil pemilu dan mendorong salah satu kandidat yang mungkin akan bersikap lebih lunak terhadap China.

TikTok menyangkal tuduhan bahwa mereka mencoba melakukan operasi pengaruh terselubung dan telah menggugat pemerintah federal atas undang-undang yang memaksanya untuk memutuskan hubungan dengan perusahaan induknya untuk tetap bisa beroperasi di Amerika Serikat.

Pada bulan Mei, hanya beberapa minggu setelah Brookings Institution merilis sebuah studi yang mengatakan bahwa media pemerintah Rusia meningkatkan penggunaan platform itu, perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka menerapkan peraturan baru. Peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi jangkauan akun media pemerintah.

Perusahaan juga berjanji untuk merilis pembaruan rutin tentang apa yang dilakukan platform ini untuk melawan pengaruh terselubung.

Mundurnya Biden dari persaingan telah meninggalkan pertanyaan mengenai masa depan TikTok di Amerika Serikat. Para ahli berpendapat bahwa meskipun nasib TikTok pada akhirnya diserahkan kepada pengadilan, presiden mendatang dapat mencoba mencabut larangan tersebut atau mengubah posisi AS terhadap perusahaan-perusahaan China.

Siapa pun yang memenangkan pemilu pada bulan November, apakah itu Trump atau Harris, mereka tidak harus bertanggung jawab atas pelarangan TikTok. Sekarang mereka bisa mengatakan 'itu adalah kebijakan Biden, bukan kebijakan saya,' kata Chin-Rothmann.

Herman optimistis bahwa presiden berikutnya akan terus mengambil tindakan terhadap TikTok dan ByteDance, dan menyatakan harapannya bahwa Amerika Serikat akan mengembangkan TikTok versi Amerika.

Langkah selanjutnya yang paling penting adalah kita membutuhkan TikTok versi Amerika. Mari kita cari cara untuk mengembangkannya dan menjadikan Amerika sebagai pemimpin teknologi tinggi, ujar Herman. Dia menambahkan bahwa di situlah letak masa depan yang sebenarnya.