Inggris Protes Pernyataan Elon Musk soal Kerusuhan

Liputan6.com, London - Pemerintah Inggris meminta Elon Musk bertindak secara bertanggung jawab setelah miliarder teknologi itu menggunakan platform media sosialnya, X, untuk mengeluarkan serangkaian unggahan yang menurut para pejabat berisiko mengobarkan kerusuhan hebat yang melanda negara itu.

Menteri Kehakiman Inggris Heidi Alexander menyampaikan komentar tersebut pada Selasa (6/8/2024) pagi setelah Musk mengunggah komentar yang mengatakan bahwa "perang saudara tidak dapat dihindari" di Inggris. Musk kemudian mengklaim bahwa sistem peradilan pidana Inggris memperlakukan muslim lebih lunak daripada aktivis sayap kanan dan membandingkan tindakan keras Inggris terhadap pengguna media sosial dengan Uni Soviet.

"Penggunaan bahasa seperti 'perang saudara' sama sekali tidak dapat diterima," kata Alexander kepada Times Radio seperti dilansir AP, Rabu (7/8). "Kami melihat polisi terluka parah, gedung-gedung dibakar, jadi saya benar-benar berpikir bahwa setiap orang yang memiliki platform harus menggunakan kekuasaan mereka secara bertanggung jawab."

Inggris diguncang oleh kekerasan selama lebih dari seminggu, di mana polisi bentrok dengan massa yang meneriakkan slogan-slogan anti-imigran dan Islamofobia di kota-kota dari Irlandia Utara hingga pantai selatan Inggris. Kerusuhan dimulai setelah aktivis sayap kanan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang salah tentang penikaman yang menewaskan tiga anak di Southport pada tanggal 29 Juli.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang menggambarkan kerusuhan tersebut sebagai "premanisme sayap kanan," mengatakan setelah pertemuan darurat dengan pejabat penegak hukum dan menteri pemerintah pada hari Selasa bahwa para pelaku akan segera dihukum.

Lebih dari 400 orang telah ditangkap karena kekerasan di sejumlah kota dan sekitar 100 orang telah didakwa.

Starmer menepis pertanyaan wartawan tentang Musk, dengan mengatakan fokusnya adalah menjaga keamanan masyarakat.

Pemerintah meminta perusahaan media sosial, seperti X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, untuk berbuat lebih banyak dalam memerangi penyebaran informasi yang menyesatkan dan menghasut secara daring.

Alexander mengatakan pada hari Selasa bahwa pemerintah akan mempertimbangkan untuk memperkuat Undang-Undang Keamanan Daring yang sudah ada, yang telah disetujui tahun lalu dan tidak akan sepenuhnya diterapkan hingga tahun 2025.

"Kami telah bekerja sama dengan perusahaan media sosial, dan beberapa tindakan yang telah mereka ambil dengan penghapusan otomatis beberapa informasi palsu patut disambut baik," kata Alexander kepada BBC. "Namun, tidak diragukan lagi ada lebih banyak hal yang dapat dan seharusnya dilakukan oleh perusahaan media sosial."