Laos Bergulat dengan Krisis Utang Lantaran Pinjaman ke China yang Membengkak

Liputan6.com, Vientiane - Laos menghadapi kesulitan keuangan lantaran pinjaman besar dari Tiongkok yang memicu kekhawatiran stabilitas ekonomi negara tersebut di masa depan.

Pinjaman tersebut, bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) Tiongkok. Cara ini telah dikritik karena persyaratannya yang dianggap kurangnya keberlanjutan.

Investasi Tiongkok di Laos difokuskan pada proyek infrastruktur besar, termasuk bendungan, stasiun kereta api, pembangkit listrik tenaga air, hotel, dan kompleks perumahan, dikutip dari etruth.mv, Selasa (6/8/2024).

Meskipun ada perkembangan ini, proyek-proyek tersebut sebagian besar dikendalikan oleh entitas Tiongkok, yang sering kali meminggirkan kepentingan lokal.

Laos berada di ambang gagal bayar, dengan biaya pembayaran utang publik eksternal melonjak dari USD 507 juta pada tahun 2022 menjadi USD 950 juta pada tahun 2023, menurut Anushka Shah, wakil presiden di Moody's Investors Service.

Hal ini telah memperburuk krisis keuangan dan politik di negara tersebut.

Pinjaman dari Tiongkok merupakan setengah dari total utang luar negeri Laos dan sering kali memiliki suku bunga sekitar 4%, dibandingkan dengan suku bunga di bawah 1% dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA).

Warga Laos semakin waspada terhadap pengaruh ekonomi Tiongkok, dengan preferensi yang semakin besar untuk hubungan yang lebih kuat dengan Amerika Serikat.

Survei “State of Southeast Asia” untuk tahun 2023 menyoroti penurunan signifikan dalam persepsi pengaruh politik dan strategis Tiongkok, terutama di Laos dan Myanmar.

Depresiasi mata uang dan inflasi semakin mempersulit upaya pembayaran kembali Laos.

"Laos meminjam terlalu banyak untuk proyek-proyek yang hanya dapat membuahkan hasil dalam jangka panjang tetapi harus mulai melakukan pembayaran kembali dalam jumlah besar ke China sekarang," kata Roland Rajah, direktur Pusat Pengembangan Indo-Pasifik Lowy Institute.