Qatar, Mesir, AS Ajak Israel dan Hamas Lanjut Perundingan Gencatan Senjata Gaza 15 Agustus 2024

Pembunuhan kepala politik Hamas Ismail Haniyeh baru-baru ini di ibu kota Iran, Teheran – yang secara luas diyakini telah dilakukan oleh Israel – juga memicu pertanyaan tentang prospek kelanjutan negosiasi gencatan senjata.

Pembunuhan kepala politik Hamas Ismail Haniyeh baru-baru ini di ibu kota Iran, Teheran – yang secara luas diyakini telah dilakukan oleh Israel – juga memicu pertanyaan tentang prospek kelanjutan negosiasi gencatan senjata.

Pembunuhan Haniyeh – yang telah menjadi tokoh kunci dalam perundingan tersebut – dipandang oleh banyak orang sebagai upaya pemerintah Netanyahu untuk menggagalkan upaya perundingan untuk mengakhiri perang.

Melaporkan dari Amman, Yordania, koresponden Al Jazeera Hamdah Salhut mengatakan keadaan kematian Haniyeh akan menambah kompleksitas negosiasi di masa mendatang. "Ada banyak hal yang harus diubah di sini," katanya, sambil menunjuk risiko "serangan balasan" dari Iran atau salah satu proksinya.

"Selain itu, kita harus ingat bahwa Israel sekarang akan bernegosiasi dengan Yahya Sinwar, yang merupakan pemimpin politik baru Hamas," imbuh Salhut, mengacu pada pengganti Haniyeh.

"Ia dianggap garis keras. Benjamin Netanyahu dianggap garis keras. Ia telah melakukan negosiasi ini sebelumnya dengan beberapa pihak yang tidak dapat dinegosiasikan dan telah menambahkannya ke dalam daftar itu."

Adapun dalam pernyataan hari Kamis (8/8), Qatar, Mesir, dan AS mengatakan bahwa "sudah waktunya untuk segera memberikan bantuan kepada rakyat Gaza yang telah lama menderita serta para sandera yang telah lama menderita dan keluarga mereka".

"Tidak ada waktu lagi untuk disia-siakan atau alasan dari pihak mana pun untuk menunda lebih lanjut," kata negara-negara tersebut.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dari Qatar.

Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, mengatakan pernyataan tersebut menunjukkan negara-negara yang menjadi penengah mulai kehabisan kesabaran.

"AS didorong untuk memberikan tekanan yang lebih besar karena ancaman perang regional yang lebih luas," jelas Bishara.

"Saya pikir idenya di sini adalah bahwa mereka akan kembali ke meja perundingan, pada tanggal 15 Agustus, dan baik Hamas maupun Israel akan mempertimbangkan untuk membahas rinciannya," katanya.

Bishara mengatakan banyak rincian yang masih belum jelas, termasuk tahanan dan tawanan Palestina mana yang ditahan di Gaza yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan – dan berapa banyak.

Negara-negara yang menjadi penengah yakin bahwa mereka "memiliki perjanjian kerangka kerja yang baik sekarang untuk perjanjian gencatan senjata tiga tahap".

"Saya pikir ini kurang lebih merupakan seruan untuk bertindak, seruan untuk urgensi – untuk bertindak lebih cepat dari sebelumnya."

Ariel Gold, direktur eksekutif Fellowship of Reconciliation, kelompok antikekerasan yang berbasis di AS, mengatakan pernyataan hari Kamis (8/8) belum menjadi alasan untuk merayakan.

"Dalam banyak hal, kita pernah mengalami hal ini sebelumnya," kata Gold kepada Al Jazeera, seraya mencatat bahwa pemerintahan Presiden Biden telah "berkali-kali [mengatakan] bahwa kita berada di tahap akhir" negosiasi.

Gold mengatakan Biden, yang telah memberikan dukungan militer dan diplomatik yang kuat kepada Israel di tengah perang, harus menjelaskan kepada Netanyahu bahwa akan ada "konsekuensi yang nyata dan pasti karena menolak kesepakatan gencatan senjata ini".

Selama berbulan-bulan, para pembela hak-hak Palestina di AS telah mendesak Biden untuk berhenti mengirim senjata ke Israel sementara perang terus berlanjut.

Rami Khouri, seorang profesor di Universitas Amerika di Beirut, mengatakan waktu pernyataan tersebut kemungkinan merupakan cerminan dari tekanan yang dihadapi Biden.

"Mengapa tanggal 15?" tanya Khouri, merujuk pada tanggal dalam pernyataan bersama untuk memulai kembali perundingan. "Saya pikir itu karena dua orang yang paling putus asa di dunia saat ini untuk gencatan senjata, selain Palestina, adalah Kamala Harris dan Genocide Joe Biden, sebagaimana ia dikenal di AS."

Khouri menunjukkan bahwa tanggal 15 Agustus datang hanya beberapa hari sebelum Demokrat akan mengadakan konvensi nasional mereka di Chicago, Illinois. Pertempuran yang sedang berlangsung di Gaza dapat memicu perselisihan dan protes di konvensi tersebut, yang dirancang sebagai platform untuk kampanye presiden Harris. "Mereka sangat ingin gencatan senjata ini terjadi," kata Khouri, menambahkan bahwa "waktunya sangat penting".