Perkara Sebutan Teroris Picu Puluhan Anggota Parlemen Turki Berkelahi hingga Berdarah

Juru bicara parlemen mengatakan dua deputi yang menjadi biang kerok perkelahian itu akan diberi sanksi.

Can Atalay dicabut kursinya setelah sidang parlemen yang panas pada bulan Januari, meskipun ada upaya dari sesama deputi sayap kiri untuk menghentikan proses tersebut. Ia adalah salah satu dari tujuh terdakwa yang dijatuhi hukuman 18 tahun penjara pada tahun 2022 setelah persidangan kontroversial yang juga mengakibatkan dermawan pemenang penghargaan Osman Kavala dipenjara seumur hidup.

Dari penjara, Atalay, 48 tahun, berkampanye untuk kursi parlemen bagi provinsi Hatay yang dilanda gempa bumi dalam pemilihan umum Mei 2023. Ia terpilih sebagai anggota TIP sayap kiri, yang memiliki tiga kursi di parlemen.

Kemenangan itu menyebabkan kebuntuan hukum antara pendukung Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan para pemimpin oposisi yang mendorong Turki ke ambang krisis konstitusional tahun lalu.

Keputusan parlemen pada bulan Januari untuk menyingkirkan Atalay muncul setelah putusan pengadilan banding tertinggi yang menguatkan hukumannya, membuka jalan bagi langkah untuk mencabut kekebalan parlementernya.

Namun pada tanggal 1 Agustus, pengadilan konstitusi – yang meninjau apakah putusan hakim mematuhi hukum dasar Turki – mengatakan bahwa pencopotan Atalay sebagai anggota parlemen adalah “batal demi hukum”.

Adapun anggota parlemen AKP dan partai Gerakan Nasionalis sayap kanan bergabung untuk mengalahkan mosi oposisi pada hari Jumat.

Parlemen Turki sebelumnya telah memberikan suara untuk mencabut kekebalan dari penuntutan politisi oposisi – banyak dari mereka adalah orang Kurdi – yang dipandang pemerintah sebagai “teroris”.

Sebelumnya, seorang anggota parlemen dari partai oposisi nasionalis Turki dilarikan ke perawatan intensif pada Selasa 6 Desember 2022 setelah dipukul kepalanya di parlemen selama debat anggaran yang memanas.

Gambar yang dirilis oleh kantor berita DHA menunjukkan anggota parlemen Partai Iyi (Good) Huseyin Ors, 58, dipukul oleh anggota parlemen AKP Zafer Isik yang berkuasa.

Beberapa anggota parlemen lainnya jatuh ke lantai selama perkelahian itu.

Rekan anggota parlemen dari Partai Iyi Aylin Cesur, seorang dokter terlatih yang memberikan pertolongan pertama di lantai ruang parlemen, mengatakan kondisi Ors tetap kritis.

"Dia masih dirawat dalam perawatan intensif," DHA mengutip perkataan Cesur. "Saya sangat sedih," katanya seperti dikutip dari AFP, Rabu (7/12/2022).

"Kondisi umumnya tidak baik setelah pukulan di kepala."

Parlemen Turki yang ramai telah menyaksikan banyak adu jotos atau perkelahian selama debat yang sangat sensitif. Pada tahun 2020, perkelahian meletus selama diskusi tegang atas keterlibatan militer Turki di Suriah.

Perdebatan anggaran tahun ini datang dengan anggota parlemen dari semua lapisan berusaha untuk membela kepentingan mereka, enam bulan sebelum pemilihan parlemen dan presiden yang dijadwalkan berikutnya.

Juru bicara Partai Iyi Kursat Zorlu menyebut insiden itu sebagai "hari yang menyedihkan bagi Majelis Nasional Agung Turki dan hari yang memalukan bagi mereka yang melakukan serangan ini."

Partai AKP Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sejauh ini belum segera mengeluarkan komentar.

Anggota parlemen Taiwan juga pernah terlibat adu jotos; saling dorong, tekel, dan pukul di parlemen pada hari Jumat (17/5/2024), dalam perselisihan sengit mengenai reformasi di majelis tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari sebelum Presiden terpilih Lai Ching-te menjabat tanpa mayoritas legislatif.

Bahkan sebelum pemungutan suara mulai dilakukan, beberapa anggota parlemen saling berteriak dan mendorong keluar ruang legislatif, sebelum aksi berpindah ke lantai parlemen sendiri.

Dalam suasana kacau, seperti dikutip dari New York Post, Minggu (19/5), para anggota parlemen menyerbu kursi pembicara, beberapa melompati meja dan menarik rekan-rekannya ke lantai. Meskipun ketenangan segera kembali, terjadi lebih banyak perkelahian di sore hari itu.

Lai, yang akan dilantik pada hari Senin (20/5) memenangkan pemilu bulan Januari, namun Democratic Progressive Party (Partai Progresif Demokratik) atau DPP kehilangan mayoritas di parlemen.

Partai oposisi utama, Kuomintang (KMT), memiliki lebih banyak kursi dibandingkan DPP namun tidak cukup untuk membentuk mayoritas, sehingga partai ini bekerja sama dengan Taiwan People’s Party (TPP) atau Partai Rakyat Taiwan yang kecil untuk mempromosikan gagasan bersama mereka.

Pihak oposisi ingin memberi parlemen wewenang pengawasan yang lebih besar terhadap pemerintah, termasuk usulan kontroversial untuk mengkriminalisasi pejabat yang dianggap membuat pernyataan palsu di parlemen.

DPP mengatakan KMT dan TPP secara tidak pantas mencoba memaksakan usulan tersebut tanpa melalui proses musyawarah adat, yang oleh DPP disebut sebagai “penyalahgunaan kekuasaan yang tidak konstitusional.”

“Mengapa kami menentang? Kami ingin bisa melakukan diskusi, bukan hanya ada satu suara di negara ini,” kata anggota parlemen DPP Wang Mei-hui, yang mewakili kota Chiayi di selatan, kepada Reuters.

Selengkapnya di sini...