Liputan6.com, Bangkok - Paetongtarn Shinawatra resmi menjadi perdana menteri Thailand setelah menerima surat dukungan kerajaan pada hari Minggu (18/8/2024), dua hari setelah dia dipilih oleh parlemen menyusul perintah pengadilan yang menyingkirkan pendahulunya.
Dia adalah trah Shinawatra ketiga yang memegang jabatan tersebut, setelah ayahnya miliarder Thaksin Shinawatra dan bibinya Yingluck Shinawatra. Keduanya disingkirkan dari jabatan dan dipaksa mengasingkan diri melalui kudeta.
Baca Juga
Thaksin sendiri sudah kembali ke Thailand tahun lalu saat Partai Pheu Thai membentuk pemerintahan.
Advertisement
Paetongtarn menerima surat pengangkatan dirinya dalam sebuah seremoni di kantor pusat partai di Bangkok, yang dihadiri oleh anggota senior partai-partai dalam koalisi pemerintahan dan ayahnya, yang tidak memiliki peran formal namun secara luas dianggap sebagai pemimpin de facto Pheu Thai, pimpinan koalisi yang mencakup partai-partai militer.
Ayah dan anak perempuan itu berpegangan tangan saat mereka masuk dengan senyum berseri-seri. Keduanya mengenakan seragam pegawai negeri sipil berwarna putih, yang digunakan untuk upacara kerajaan dan kenegaraan.
Berterima kasih kepada Raja Maha Vajiralongkorn, rakyat Thailand, dan anggota parlemen, Paetongtarn mengatakan dia akan melaksanakan tugasnya "dengan pikiran terbuka" dan akan "membuat setiap inci Thailand menjadi ruang yang memungkinkan rakyat Thailand berani bermimpi, berani berkreasi, dan berani menentukan masa depan mereka sendiri."
Paetongtarn menjadi perdana menteri beberapa hari setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Srettha Thavisin, yang juga dari Pheu Thai, setelah kurang dari setahun menjabat. Pengadilan memutuskan dia bersalah atas pelanggaran etika serius karena menunjuk seorang yang telah dipenjara karena menghina pengadilan setelah dugaan upaya menyuap hakim sebagai menteri kabinet.
Naiknya Paetongtarn ke tampuk kekuasaan mencatat sejarah, yaitu pemimpin termuda negara itu, di mana usianya saat ini 37 tahun. Dia juga merupakan perdana menteri wanita kedua Thailand setelah bibinya.
Tekad PM Baru Thailand
Berbicara kepada wartawan setelah upacara pengukuhannya, Paetongtarn menuturkan dia bertekad mendorong kebijakan-kebijakan utama seperti stimulus ekonomi, peningkatan layanan kesehatan universal, dan mempromosikan "kekuatan lunak" budaya di panggung global.
Dia juga mengatakan bahwa dia akan meminta nasihat ayahnya saat membutuhkannya, namun menekankan bahwa dia akan membuat keputusannya sendiri.
"Saya adalah diri saya sendiri. Saya memiliki hal-hal dan tujuan saya sendiri yang harus saya capai di masa mendatang, tetapi tentu saja semua komentar darinya (memiliki) nilai bagi saya," tutur Paetongtarn.
Pheu Thai adalah partai populis terbaru dalam serangkaian partai yang berafiliasi dengan Thaksin, yang digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006, sehingga memicu perpecahan politik mendalam selama hampir dua dekade yang mengadu domba mayoritas penduduk pedesaan yang sebagian besar miskin di utara yang mendukung Thaksin dengan kaum royalis, militer, dan pendukung mereka di kota.
Partai-partai yang terkait dengan Thaksin memenangkan kursi terbanyak dalam setiap pemilihan nasional dari tahun 2001 hingga 2023, ketika kalah dari Partai Move Forward yang lebih progresif.
Pheu Thai mampu membentuk pemerintahan setelah Move Forward diblokir oleh senat yang ditunjuk militer, bermitra dengan mantan pesaing dalam apa yang secara luas ditafsirkan sebagai tawar-menawar politik dengan lembaga konservatif untuk menghentikan Move Forward membentuk pemerintahan.
Advertisement
Peruntungan Thaksin
Sementara itu, pada hari Sabtu (17/8), pengacara Thaksin, Winyat Chatmontree, mengunggah di Facebook bahwa Thaksin termasuk di antara narapidana yang diberi amnesti kerajaan dalam rangka ulang tahun Raja Maha Vajiralongkorn pada akhir Juli. Sebelumnya dia divonis delapan tahun penjara atas tuduhan terkait korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lalu mendapat keringanan hukuman menjadi satu tahun penjara dan pada Februari dia dinyatakan bebas bersyarat.
Amnesti mulai berlaku pada hari Minggu, yang berarti Thaksin bebas lebih cepat dari jadwal pembebasan bersyaratnya semula.
Namun, amnesti tidak melindungi Thaksin dari kasus pencemaran nama baik kerajaan yang sedang berlangsung, di mana dia didakwa pada bulan Juni. Beberapa analis menganggap hal ini sebagai peringatan dari musuh-musuh Thaksin bahwa dia harus mengurangi aktivitas politiknya.
Sejak mendapat pembebasan bersyarat, Thaksin terus menjadi pusat perhatian dengan berkeliling negara dan tampil di depan publik.