Sukses

Operasi Bantuan PBB di Gaza Ditangguhkan Usai Israel Kembali Perintahkan Evakuasi

Bahkan, PBB pun harus mengungsi dan tidak tahu harus pergi ke mana.

Liputan6.com, Gaza - Operasi bantuan PBB di Jalur Gaza terhenti pada Senin (26/8/2024) setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi baru pada hari Minggu (25/8) untuk Deir Al-Balah di Jalur Gaza bagian tengah, tempat pusat operasi PBB berada.

Perintah evakuasi dikeluarkan saat PBB bersiap memulai kampanye untuk memvaksinasi sekitar 640.000 anak di Jalur Gaza, di mana WHO mengatakan seorang bayi berusia 10 bulan telah lumpuh karena virus polio tipe 2, kasus pertama di wilayah kantong tersebut dalam 25 tahun.

"Kami tidak dapat memberikan bantuan hari ini dengan kondisi yang kami hadapi," kata pejabat senior PBB, yang berbicara dengan syarat anonim, seperti dilansir CNA, Selasa (27/8). "Sampai pagi ini, kami tidak beroperasi di Jalur Gaza."

PBB telah merelokasi pusat operasi utamanya untuk Jalur Gaza dan sebagian besar personel PBB ke Deir Al-Balah, kata pejabat tersebut, setelah Israel memerintahkan evakuasi Rafah di Gaza Selatan beberapa bulan lalu.

"Ke mana kami pindah sekarang?" kata pejabat itu, seraya menambahkan bahwa staf PBB harus dipindahkan begitu cepat sehingga peralatan tertinggal.

Unit kemanusiaan militer Israel (COGAT) tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pejabat senior PBB yang sama mengatakan staf PBB di lapangan telah diarahkan untuk mencoba dan menemukan cara agar tetap beroperasi. Bagaimanapun, dia menyatakan operasi PBB belum ditangguhkan secara resmi.

"Kami tidak meninggalkan (Jalur Gaza) karena orang-orang membutuhkan kami di sana," kata pejabat tersebut. "Kami mencoba menyeimbangkan kebutuhan penduduk dengan kebutuhan akan keselamatan dan keamanan personel PBB."

Sam Rose, direktur lapangan senior badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), mengatakan UNRWA masih dapat memberikan layanan kesehatan dan layanan lainnya pada hari Senin, namun mencatat bahwa meskipun UNRWA beroperasi secara berbeda dari sistem PBB lainnya, mereka masih menghadapi tantangan yang sama.

"Kami terdesak ke wilayah Jalur Gaza yang semakin sempit," katanya pada hari Senin. "Zona kemanusiaan yang dideklarasikan oleh Israel telah menyusut. Sekarang hanya sekitar 11 persen dari seluruh Jalur Gaza. Namun, ini bukanlah 11 persen lahan yang layak huni, layak untuk layanan, layak untuk kehidupan."

Rose mengungkapkan bahwa lebih dari 3.000 orang akan bekerja pada kampanye vaksinasi polio yang akan dimulai pada hari Sabtu pekan ini.

"Lebih dari 1.000 dari mereka diambil dari UNRWA, yang pada dasarnya adalah penyedia layanan kesehatan primer terbesar yang tersisa di Jalur Gaza. Vaksin telah tiba. Kami menyerukan agar tetap tenang. Kami menyerukan jeda kemanusiaan," tegasnya.

Rose mengungkapkan bahwa lebih dari 3.000 orang akan terlibat pada kampanye vaksinasi polio yang akan dimulai pada hari Sabtu pekan ini.

"Lebih dari 1.000 dari mereka diambil dari UNRWA, yang pada dasarnya adalah penyedia layanan kesehatan primer terbesar yang tersisa di Jalur Gaza. Vaksin telah tiba. Kami menyerukan agar tetap tenang. Kami menyerukan jeda kemanusiaan," tegasnya

2 dari 2 halaman

Hambatan Mendatangkan Bantuan

Perang saat ini di Jalur Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok Hamas menyerbu komunitas Israel, yang diklaim Israel menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik sekitar 250 sandera.

Sejak saat itu, militer Israel telah meratakan sebagian besar wilayah Jalur Gaza, menghancurkan rumah, rumah sakit, dan sekolah. Pengeboman Israel, , menurut otoritas kesehatan Palestina, menyebabkan hampir 2,3 juta orang mengungsi, menimbulkan kelaparan dan penyakit yang mematikan serta menewaskan lebih dari 40.000 orang.

"Respons kemanusiaan di sini benar-benar tercekik dan membatasi kemampuan kami untuk melakukan apa yang dapat kami lakukan," kata juru bicara UNRWA di Jalur Gaza Louise Wateridge pada hari Senin.

PBB telah lama mengeluhkan adanya hambatan dalam menyalurkan bantuan ke Jalur Gaza, di mana Israel memeriksa dan menyetujui semua truk, dan mengatakan mereka juga kesulitan untuk mendistribusikan bantuan di tengah "pelanggaran hukum total".

Program Pangan Dunia PBB (WFP) pada hari Senin menuturkan bahwa dalam dua bulan terakhir mereka hanya berhasil mendatangkan setengah dari 24.000 metrik ton bantuan pangan yang dibutuhkan untuk operasi yang melayani 1,1 juta orang. Menurut WFP, upaya mereka terhambat oleh konflik yang memburuk, jumlah penyeberangan perbatasan yang terbatas, dan jalan yang rusak.