Mantan Presiden Korea Selatan Jadi Tersangka Kasus Suap Karena Carikan Mantu Kerja, Imbas Balas Dendam Politik?

Jaksa memperkirakan bahwa Seo menerima total 223 juta won atau sekitar Rp2,5 miliar dalam bentuk gaji dan biaya relokasi ke Thailand antara Juli 2018 dan April 2020, yang mereka pandang sebagai suap kepada Moon Jae-in.

Oleh karena itu, mereka mengindikasikan dalam surat perintah penggeledahan bahwa Moon Jae-in diduga menerima jumlah tersebut sebagai suap dari Lee.

Seo telah diperiksa tiga kali pada tahun 2024 sebagai saksi dan secara konsisten mempertahankan haknya untuk tetap diam.

Sebelumnya, jaksa mendakwa Cho Hyun-ock, mantan sekretaris senior presiden untuk urusan personalia di bawah Moon Jae-in, atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terkait kasus tersebut dan memeriksa beberapa mantan pejabat kantor kepresidenan lainnya.

Im Jong-seok, mantan kepala staf di bawah Moon Jae-in, telah diperiksa pada 19 Agustus. Jaksa menanyakan apakah dia berperan dalam penunjukan Lee sebagai kepala badan usaha rintisan pada tahun 2018.

Mereka juga memeriksa pemimpin Partai Rebuilding Korea Cho Kuk, ajudan senior Moon Jae-in saat itu, selama lebih dari tiga jam pada 31 Agustus.

Partai yang berkuasa dan oposisi bereaksi berbeda terhadap penggerebekan jaksa di rumah putri Moon Jae-in.

Juru bicara PPP Jeong Kwang-jae mengatakan pada 31 Agustus, "Partai Demokrat dan partai oposisi secara konsisten berpendapat bahwa semua warga negara harus setara di hadapan hukum... Moon Da-hye tidak terkecuali. Dia juga harus diperlakukan dengan standar yang sama."

Para kritikus berpendapat ada motif politik di balik penyelidikan kasus ini.

Mengonfirmasi panggilannya melalui media sosial, Im menyatakan bahwa kasus tersebut diprakarsai oleh "jaksa politik" yang memiliki "tujuan politik", di mana dia menyoroti penggeledahan baru-baru ini terhadap rekening bank Moon Jae-in dan istrinya.

Saat memasuki Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju pada tanggal 31 Agustus, Cho menuduh penyelidikan terhadap Moon Jae-in dan keluarganya bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kecurigaan seputar Presiden Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon Hee.

Sementara itu, 37 anggota parlemen Partai Demokrat, banyak di antaranya mantan ajudan dari pemerintahan Moon Jae-in, mengecam jaksa penuntut karena melabeli Moon Jae-in sebagai tersangka.

Dalam konferensi pers di Majelis Nasional pada 1 September, mereka memperingatkan, "Hasil akhir dari balas dendam politik ini adalah jatuhnya pemerintah saat ini dan jaksa penuntut."

Pada tahun 2022, saat masih menjabat sebagai presiden, Moon Jae-in sempat mengkritik Yoon Suk Yeol yang saat itu menjadi calon presiden dari PPP karena mengatakan dia akan meluncurkan penyelidikan terhadap dugaan korupsi oleh pemerintahan Moon Jae-in jika terpilih sebagai presiden.

Moon Jae-in mengungkapkan kebencian yang kuat atas pernyataan Yoon Suk Yeol, dengan mengatakan pemerintahannya dituduh melakukan kriminalitas tanpa dasar. Dia pun menuntut Yoon Suk Yeol untuk meminta maaf.

Menanggapi komentar tersebut, Yoon Suk Yeol mengatakan dia tidak tertarik dengan "pembalasan politik."

"Presiden Moon Jae-in selalu menekankan (perlunya penyelidikan) sesuai dengan hukum dan prinsip tanpa pengecualian khusus," tambah Yoon Suk Yeol.

Selain itu, Moon juga dilaporkan mempertanyakan apakah Yoon Suk Yeol "menutup mata" terhadap dugaan korupsi ketika dia menjabat sebagai jaksa agung atau kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul.

Pernyataan Yoon Suk Yeol yang menyinggung Moon Jae-in muncul dalam sebuah wawancara dengan harian Korea Joongang Ilbo. Ketika ditanya apakah dia bermaksud melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan korupsi oleh pemerintahan Moon Jae-in jika terpilih, Yoon Suk Yeol menjawab, "Ya, harus. Itu harus diselidiki."

"Berapa banyak kejahatan yang dilakukan Partai Demokrat dengan menggunakan layanan kejaksaan?" tanya Yoon.

Pernyataan Yoon Suk Yeol jelas bertentangan dengan reformasi kejaksaan yang didorong oleh pemerintahan Moon Jae-in.

Lantas, apakah kasus yang menimpa Moon Jae-in memperpanjang siklus balas dendam politik di Negeri Ginseng? Publik masih harus menunggu kelanjutan kasus ini.