Putin Melenggang Santai di Mongolia, Tak Terpengaruh Surat Penangkapan ICC

Liputan6.com, Ulaanbaatar - Presiden Rusia Vladimir Putin disambut oleh pasukan kehormatan dan karpet merah di ibu kota Mongolia pada hari Selasa (3/9/2024) dalam kunjungan pertamanya ke negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak surat perintah penangkapannya dikeluarkan tahun lalu.

Putin tiba di Ulaanbaatar pada Senin (2/9) malam di awal perjalanan penting yang dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap ICC, Ukraina, Barat, dan kelompok-kelompok hak asasi manusia yang semuanya menyerukan agar dia ditahan.

Dia bertemu dengan Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh pada hari Selasa di Lapangan Genghis Khan yang megah di Ulaanbaatar, yang juga dikenal sebagai Lapangan Sukhbaatar. Demikian seperti dilansir CNA, Rabu (4/9).

Pemimpin Rusia itu memuji sambutan Mongolia dan memberi tahu Khurelsukh bahwa kedua negara memiliki posisi yang dekat dalam banyak isu internasional terkini.

Putin diperintahkan ditangkap oleh ICC yang berkantor pusat di Den Haag atas dugaan deportasi ilegal anak-anak Ukraina sejak pasukannya menyerbu negara itu pada tahun 2022.

Ukraina bereaksi keras terhadap perjalanan itu, menuduh Mongolia bertanggung jawab atas kejahatan perang Putin karena pihak berwenang tidak menahannya di bandara.

"Hari ini, Putin mempermalukan Mongolia dengan secara sinis menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam permainan geopolitiknya," kata Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin di platform media sosial X.

"Dengan menolak menangkap Putin, Mongolia dengan sengaja membahayakan kedudukan internasionalnya."

Juru bicara Uni Eropa mengatakan blok itu menyesalkan bahwa Mongolia tidak mematuhi kewajibannya berdasarkan Statuta Roma yang membentuk ICC.

Amerika Serikat (AS), yang bukan bagian dari ICC dan memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Mongolia, mengakui posisi Ulaanbaatar yang tidak menyenangkan, namun menyuarakan harapan para pejabat Mongolia akan menyampaikan kekhawatiran kepada Putin.

"Kami memahami posisi Mongolia - terjepit di antara dua negara tetangga yang jauh lebih besar - tetapi kami pikir penting bagi mereka untuk terus mendukung supremasi hukum," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller.

ICC menegaskan pekan lalu semua anggotanya memiliki "kewajiban" untuk menahan mereka yang diminta oleh pengadilan. Dalam praktiknya, hanya sedikit yang dapat dilakukan jika Mongolia tidak mematuhinya.