Kabinet Baru Thailand Diisi Beberapa Wajah Lama

Liputan6.com, Bangkok - Thailand pada hari Rabu (4/9/2024) menyambut kabinet baru setelah Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui pengangkatan 35 orang untuk bertugas di bawah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra.

Paetongtarn mulai menjabat pada tanggal 16 Agustus setelah pendahulunya, Srettha Thavisin, dipaksa keluar dari jabatannya oleh putusan pengadilan bahwa dia melanggar undang-undang etika dengan mengangkat seorang anggota kabinet yang telah menjalani hukuman penjara terkait dengan kasus penyuapan. Paetongtarn adalah putri dari mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2006, namun tetap berpengaruh secara politik.

Selain itu, Paetongtarn adalah pemimpin Partai Pheu Thai, yang mengambil alih kekuasaan setelah pemilu tahun lalu. Partai ini membentuk pemerintahan setelah anggota Senat yang konservatif menolak mendukung perdana menteri yang dicalonkan oleh Partai Move Forward yang progresif, yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan tersebut.

Kabinet yang baru pada dasarnya sama dengan kabinet Srettha, di mana lima wakil perdana menteri yang mempertahankan jabatan mereka. Menteri Dalam Negeri Anutin Charnvirakul dan Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira, yang keduanya juga menjabat sebagai wakil perdana menteri, serta Menteri Luar Negeri Maris Sangiampongsa, tetap pada posisi yang sama. Demikian seperti dilansir kantor berita AP, Kamis (5/9).

Partai Pheu Thai mengundang saingan lamanya, Partai Demokrat, untuk bergabung dengan koalisi yang berkuasa, dengan pemimpin partai Chalermchai Sri-on diangkat menjadi menteri sumber daya alam.

Mengingat Srettha kehilangan jabatannya karena masalah etika maka penunjukan kabinet Paetongtarn diperiksa lebih dulu untuk memastikan mereka bebas dari masalah hukum.

Wakil Menteri Dalam Negeri Srettha, Chada Thaised, yang pernah dituduh memerintahkan dua pembunuhan pada awal tahun 2000-an, digantikan oleh putrinya Sabida, sementara Menteri Pertanian dan Koperasi Thammanat Prompao, yang dipenjara di Australia karena perdagangan heroin pada tahun 1994, juga kehilangan kursinya.

"Ada banyak celah dalam konstitusi untuk berbagai macam penyelidikan etika dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan besar dalam menafsirkan konstitusi," kata Prinya Thaewanarumitkul, seorang profesor hukum di Universitas Thammasat Thailand.