Kim Jong Un Perintahkan Korea Utara Tingkatkan Jumlah Senjata Nuklir

Liputan6.com, Pyongyang - Kim Jong Un mengatakan Korea Utara sedang menerapkan kebijakan pembangunan kekuatan nuklir untuk meningkatkan jumlah senjata nuklir secara eksponensial. Demikian dilaporkan media pemerintah Korea Utara (KCNA) pada hari Selasa (10/9/2024).

Dalam pidato pada peringatan berdirinya Korea Utara pada hari Senin (9/9), Kim Jong Un mengatakan negara itu harus lebih saksama mempersiapkan kemampuan nuklirnya dan kesiapannya untuk menggunakannya dengan benar pada waktu tertentu dalam memastikan hak keamanan negara.

"Kehadiran militer yang kuat diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat (AS) dan para pengikutnya," ujar Kim Jong Un seperti dikutip KCNA.

Kim Jong Un juga mengatakan Korea Utara menghadapi ancaman serius dari apa yang disebutnya sebagai blok militer berbasis nuklir yang dipimpin AS di wilayah tersebut.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan untuk Kebijakan Cho Chang-rae dan mitranya dari AS dan Jepang pada hari Selasa mengecam diversifikasi sistem pengiriman nuklir, uji coba, dan peluncuran beberapa rudal balistik Korea Utara baru-baru ini.

Pernyataan bersama ketiganya yang bertemu di Seoul menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerja sama trilateral guna memastikan perdamaian di kawasan, termasuk dengan menghalangi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Mereka sepakat pula mengadakan latihan militer trilateral kedua yang dikenal sebagai Freedom Edge dalam waktu dekat.

Korea Selatan juga mengadakan pertemuan menteri pertahanan dengan negara-negara anggota Komando PBB (UNC) pada hari Selasa. UNC dipimpin oleh komandan militer AS yang ditempatkan di Korea Selatan.

Bulan lalu, Jerman menjadi negara terakhir yang bergabung dengan UNC di Korea Selatan yang membantu mengawasi perbatasan yang dijaga ketat dengan Korea Utara dan telah berkomitmen untuk membela Korea Selatan jika terjadi perang.

Korea Utara mengkritik UNC sebagai "organisasi perang ilegal" dan masuknya Jerman ke dalam pasukan pemantau perbatasan PBB yang dipimpin AS sebagai peningkatan ketegangan.