Cegah Migran Masuk, Jerman Perketat Pemeriksaan di Perbatasan

Jerman merupakan bagian dari zona Schengen Eropa, yang konon memungkinkan kebebasan bergerak tanpa paspor di 29 negara Eropa. Namun, para anggotanya dapat memberlakukan pemeriksaan di perbatasan jika ada ancaman serius terhadap kebijakan publik atau keamanan internal.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan langkah itu diperlukan.

"Jumlah (migran) yang datang ke Jerman secara tidak teratur terlalu besar. Oleh karena itu, pemerintah Jerman berkepentingan untuk memastikan bahwa kita dapat mengendalikan hal-hal ini melalui manajemen migrasi ilegal yang baik," kata Scholz dalam konferensi pers hari Minggu (15/9) saat dia berkunjung ke Uzbekistan.

Jerman menerima lebih dari satu juta migran pada tahun 2015 setelah Gerakan "Musim Semi" Arab, terutama dari negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Negara ini juga menampung lebih dari satu juta pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari invasi Rusia.

Masuknya migran tersebut telah memicu reaksi keras dari sebagian pemilih, yang beralih ke partai sayap kanan antiimigrasi Alternatif untuk Jerman, yang meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilihan daerah baru-baru ini. Partai tersebut berharap mendapatkan hasil yang sama dalam pemilihan negara bagian Brandenburg pada tanggal 22 September mendatang.

Serangan teroris oleh pencari suaka asal Suriah yang gagal bulan lalu di kota Solingen, yang menewaskan tiga orang, menambah tekanan pada pemerintah untuk bertindak.

Banyak negara tetangga Jerman di Eropa juga bereaksi dengan marah terhadap pemeriksaan perbatasan tersebut.

Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menuduh Scholz mengorbankan prinsip-prinsip Eropa. "Saya tidak ragu bahwa situasi politik internal di Jerman yang menyebabkan langkah-langkah ini dilaksanakan, dan bukan kebijakan kami terhadap imigrasi ilegal di perbatasan kami," kata Tusk minggu lalu, setelah Jerman mengumumkan pemeriksaan di perbatasan.

Sementara itu, seorang pejabat pemerintah baru-baru ini mengatakan bahwa Jerman dapat berupaya mencapai kesepakatan dengan Rwanda untuk mengirim pencari suaka ke negara itu untuk diproses, menggunakan fasilitas yang ada.

Joachim Stamp, yang merupakan perwakilan khusus Jerman untuk perjanjian migrasi dan juga anggota Partai Demokrat Bebas, bagian dari pemerintah koalisi, mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengawasi skema yang akan menggunakan fasilitas suaka yang ada di Rwanda. "Saat ini kami tidak memiliki negara (ketiga) yang maju, kecuali Rwanda," kata Stamp dalam podcast Table Media pada 6 September.

Inggris menegosiasikan rencana serupa pada tahun 2022, tetapi dianggap melanggar hukum dan akhirnya dibatalkan oleh pemerintahan Buruh yang baru pada bulan Juli.

Scholz sebelumnya menolak gagasan pemrosesan migran tidak berdokumen di negara ketiga, seperti Rwanda.