Majelis Umum PBB Adopsi Resolusi Agar Israel Akhiri Pendudukan di Wilayah Palestina dalam 1 Tahun

Meskipun resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum, tingkat dukungannya mencerminkan opini dunia. Tidak ada hak veto di Majelis Umum, tidak seperti di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang.

Resolusi tersebut juga menuntut penarikan semua pasukan Israel dan evakuasi para pemukim dari wilayah Palestina yang diduduki “tanpa penundaan.” Dan mendesak negara-negara untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab mempertahankan keberadaan Israel di wilayah tersebut dan menghentikan ekspor senjata ke Israel jika senjata tersebut dicurigai digunakan di sana.

Selain itu, resolusi tersebut menyerukan Israel untuk membayar ganti rugi kepada warga Palestina atas kerusakan yang disebabkan oleh pendudukannya dan mendesak negara-negara untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah perdagangan atau investasi yang mempertahankan keberadaan Israel di wilayah tersebut.

Resolusi tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap putusan pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juli yang mengatakan bahwa keberadaan Israel di wilayah Palestina adalah melanggar hukum dan harus diakhiri. Pendapat pengadilan tersebut juga tidak mengikat secara hukum.

Dalam kecaman keras terhadap kekuasaan Israel atas tanah yang direbutnya selama perang 1967, International Court of Justice (Mahkamah Internasional) mengatakan Israel tidak memiliki hak atas kedaulatan atas wilayah tersebut dan melanggar hukum internasional yang melarang perolehan tanah dengan paksa.

Pertimbangan Majelis Umum atas resolusi tersebut dimulai pada hari Selasa (17/9) dengan Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour yang menekankan bahwa negara mana pun yang menganggap rakyat Palestina "akan menerima kehidupan perbudakan" — atau yang mengklaim perdamaian mungkin terjadi tanpa solusi yang adil untuk konflik Israel-Palestina — "tidak realistis."

"Solusinya tetap negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, hidup berdampingan dengan Israel dalam damai dan aman," kata Riyad Mansour.

Human Rights Watch dan Amnesty International juga mendesak Israel untuk mengindahkan seruan untuk mengakhiri pendudukannya.

Resolusi tersebut meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menyerahkan laporan kepada Majelis Umum dalam waktu tiga bulan mengenai penerapan resolusi tersebut, “termasuk tindakan apa pun yang diambil oleh Israel, negara-negara lain, dan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

“Kami sepenuhnya mematuhi keputusan ICJ/Mahkamah Internasional,” kata Guterres kepada wartawan. “Saya akan melaksanakan keputusan apa pun dari Majelis Umum terkait hal itu.”

Mansour mengatakan kemungkinan besar Israel tidak akan memperhatikan resolusi tersebut dan Palestina kemudian akan menindaklanjutinya dengan resolusi yang lebih kuat.