Sukses

Mantan Menteri Singapura Dihukum Kasus Korupsi yang Langka, Terancam 7 Bulan Penjara

Tanggal vonis hukuman Mantan Menteri Transportasi S. Iswaran belum diumumkan secara resmi oleh kantor jaksa agung, tetapi media lokal mengatakan bahwa vonis ditetapkan pada 3 Oktober.

Liputan6.com, Singapura City - Seorang mantan menteri Singapura dihukum pada hari Selasa (24/9/2024) atas tuduhan menghalangi keadilan dan menerima hadiah ilegal, kata jaksa penuntut umum, dalam persidangan kasus korupsi politik pertama di negara kota itu selama hampir setengah abad.

Mantan Menteri Transportasi Singapura atau Menteri Perhubungan Singapura S. Iswaran, yang dikenal karena membantu membawa Formula One (F1) atau Formula Satu ke pusat keuangan itu, awal tahun ini dikenai 35 dakwaan yang sebagian besar terkait dengan korupsi di negara yang sering disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia.

Namun jaksa hanya mengajukan lima dakwaan yang lebih ringan, termasuk beberapa yang terkait dengan taipan properti miliarder.

"S. Iswaran mengaku bersalah dan dihukum... atas empat dakwaan karena memperoleh hadiah dari dua pengusaha lokal. Ia juga mengaku bersalah dan dihukum atas satu dakwaan menghalangi keadilan," kata kantor jaksa agung dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari AFP.

Jaksa menuntut hukuman gabungan enam hingga tujuh bulan penjara untuk semua dakwaan tersebut, sementara pembela berharap tidak lebih dari delapan minggu, The Straits Times melaporkan.

Tanggal vonis hukuman belum diumumkan secara resmi oleh kantor jaksa agung, tetapi media lokal mengatakan bahwa vonis ditetapkan pada 3 Oktober.

Setelah sidang pengadilan berakhir, Iswaran yang berusia 62 tahun mengatakan bahwa ia tidak dapat mengomentari persidangan tersebut.

"Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah datang, dan mari kita lihat bagaimana hasilnya," katanya kepada wartawan di luar Mahkamah Agung.

Adapun dakwaan mantan Menteri Transportasi S. Iswaran mencakup menghalangi keadilan yang berkaitan dengan upaya menghalangi otoritas Singapura untuk menyelidiki penerbangan kelas bisnis dengan mengorbankan taipan hotel Malaysia Ong Beng Seng, salah satu penduduk terkaya di Singapura.

Empat dakwaan lainnya berkaitan dengan penerimaan hadiah dari Ong, direktur pelaksana Hotel Properties Limited, dan seorang direktur utama di sebuah perusahaan konstruksi, termasuk botol wiski dan tongkat golf.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Kata Pengamat

Pengamat menganggap persidangan mantan Menteri Transportasi S. Iswaran sebagai salah satu yang paling penting secara politik dalam sejarah negara-kota tersebut.

Pengadilan ini juga berisiko merusak reputasi People's Action Party (PAP) atau Partai Aksi Rakyat yang berkuasa sebelum pemilihan umum yang diperkirakan akan diadakan pada bulan November tahun depan.

Iswaran mengundurkan diri pada bulan Januari setelah secara resmi diberitahu tentang tuduhan yang mencakup penerimaan hadiah senilai lebih dari $300.000.

Dalam surat pengunduran dirinya saat itu, ia mengatakan akan membersihkan namanya di pengadilan.

Iswaran telah membayar kembali sekitar $295.000 dalam bentuk keuntungan finansial kepada pemerintah dan hadiah termasuk sepeda Brompton juga disita darinya, kata kantor jaksa agung.

Sementara itu, sejauh ini tidak ada pengusaha yang menghadapi hukuman.

Adapun dakwaan menghalangi keadilan memiliki hukuman maksimal tujuh tahun dan denda, sementara menerima hadiah berharga memiliki hukuman maksimal dua tahun dan denda.

3 dari 4 halaman

Dakwaan Atas Kasus yang Jarang Terjadi

Sebagian besar dakwaan terhadap Iswaran telah diajukan dengan hukum pidana yang jarang digunakan, yang menyatakan bahwa merupakan pelanggaran bagi pegawai negeri untuk menerima barang berharga dari orang-orang yang bekerja dengan mereka secara resmi.

Mantan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong mengatakan pada saat Iswaran mengundurkan diri bahwa ia telah berjanji untuk mengembalikan uang yang diterima sebagai bagian dari gaji dan tunjangannya sejak penangkapannya.

Sebaga informasi, para menteri kabinet dibayar gaji yang setara dengan para penerima gaji teratas di sektor swasta untuk mencegah korupsi.

Singapura adalah salah satu negara di dunia yang memberikan gaji yang baik kepada para menteri dan pejabatnya dan menawarkan pemerintahan yang bebas korupsi.

Gaji menteri di Singapura bahkan dijadikan patokan untuk gaji tertinggi di sektor swasta, di mana Bapak Pendiri Bangsa yang saat itu Perdana Menteri Lee Kuan Yew mengatakan hal itu membantu menarik orang-orang terbaik untuk bergabung dengan pemerintah dan mencegah korupsi.

Pusat keuangan regional Singapura secara konsisten mendapat peringkat dalam survei sebagai salah satu negara paling tidak korup di dunia.

Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI) 2022 telah menempatkan Singapura sebagai negara paling tidak korup ke-5 di dunia dari 180 negara dengan skor 83.

 

4 dari 4 halaman

Pukulan Bagi Partai Berkuasa Singapura

PM Lee sebelumnya telah mengakui bahwa PAP yang telah berkuasa lama telah "terpukul" setelah serangkaian skandal politik.

Tahun 2023 lalu dua legislator PAP mengundurkan diri karena berselingkuh.

Sebelumnya, dua anggota kabinet kelas berat diselidiki karena diduga mendapatkan bantuan dalam penyewaan bungalow luas era kolonial, tetapi kemudian dibebaskan.

Perdana Menteri Lawrence Wong, yang menggantikan Lee, mengatakan sikap antikorupsi PAP "tidak dapat dinegosiasikan".

Pemerintah mengatakan akan meninjau kembali ketentuan kesepakatan Grand Prix Formula Satu setelah Iswaran mengundurkan diri. Balapan tahun ini di Singapura berakhir pada hari Minggu (29/9).

Untuk diketahui, politikus senior terakhir Singapura yang dihukum karena korupsi terjadi pada tahun 1975, ketika Wee Toon Boon, yang saat itu menjabat sebagai menteri negara untuk lingkungan hidup. dinyatakan bersalah menerima suap senilai lebih dari $600.000 menurut media lokal.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini