Menlu Retno Desak Aksi Nyata Atasi Ancaman Kenaikan Permukaan Laut Lewat 3 Poin Ini

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi “Sea Level Rise" di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York, AS, Rabu (25/9/2024). (dok. Kemlu RI)

Liputan6.com, New York - Di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-79, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Sea Level Rise yang menyoroti ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut.

Pertemuan ini dihadiri oleh 128 negara yang berkomitmen untuk mencari solusi bersama atas krisis global itu.

Menlu Retno menekankan bahwa dampak kenaikan permukaan laut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara pesisir, tetapi juga oleh komunitas yang berada jauh di pedalaman.

Kenaikan permukaan laut, tegas dia, merupakan krisis global yang memerlukan aksi segera.

Mengutip pernyataan pers Kemlu RI, Kamis (26/9/2024), Menlu Retno mengangkat tiga poin penting untuk menyikapi ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut. Berikut ini di antaranya:

1. Aksi Iklim yang Lebih Ambisius

Menlu Retno menegaskan bahwa target pemanasan global 1,5 derajat Celsius harus menjadi prioritas utama. Untuk mencapai target ini, diperlukan pembagian beban yang adil di antara negara-negara, bukan pengalihan beban.

2. Penguatan Kerja Sama Internasional

Menlu Retno menyerukan pentingnya kerja sama internasional untuk menghadapi kenaikan permukaan laut. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas, bantuan teknis, serta langkah kolektif untuk menggalang sumber daya, termasuk pembiayaan dan teknologi yang dapat diakses oleh semua negara.

3. Kehendak Politik Global

Menlu Retno menekankan perlunya memperkuat kehendak politik global untuk mengatasi dampak kenaikan permukaan laut, yang meliputi hilangnya wilayah dan terganggunya mata pencaharian.

2 dari 2 halaman

Perlunya Agenda Global

Selain itu, Menlu Retno mengusulkan perlunya agenda global khusus mengenai kenaikan permukaan laut dan menyerukan penguatan kerangka hukum internasional yang mampu melindungi kedaulatan negara dan penduduknya.

Ia juga menekankan pentingnya pemajuan ilmu pengetahuan dan data untuk mendukung pengambilan kebijakan yang efektif.

Pertemuan ini membahas berbagai upaya bersama untuk mengatasi kenaikan permukaan laut, termasuk melalui pendanaan iklim, kedaulatan wilayah, dan batas zona maritim negara, serta pengambilan keputusan berbasis data ilmiah.

Indonesia sendiri telah mengambil langkah konkret dengan menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi pertama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil (Archipelagic and Island States Forum) pada Oktober lalu di Bali. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi internasional dan mengeksplorasi mekanisme pembiayaan inovatif bagi negara-negara kepulauan dan pulau kecil.

Menlu Retno menutup pidatonya dengan seruan tegas, "Kenaikan permukaan laut adalah alarm bagi dunia. Jangan tunda lagi – bertindaklah sekarang untuk melindungi jutaan jiwa dan generasi mendatang."