Oposisi Myanmar Tolak Tawaran Junta Militer untuk Perundingan Damai

Liputan6.com, Naypyidaw - Oposisi Myanmar menolak tawaran dari junta militer yang berkuasa untuk mengadakan pembicaraan mengenai solusi politik bagi konflik bersenjata di negara itu pada hari Jumat (27/9/2024).

Juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional milik oposisi, Nay Phone Latt, menuturkan kepada kantor berita AP seperti dikutip pada Sabtu (28/9), pernyataan bersama yang dikeluarkan awal tahun ini oleh kelompok-kelompok oposisi telah membuka jalan bagi solusi politik yang dinegosiasikan jika tentara menyetujui persyaratannya.

Padoh Saw Kalae Say, juru bicara Persatuan Nasional Karen (KNU), yang mewakili minoritas etnis Karen, mengatakan bahwa mereka juga tidak akan menerima tawaran militer. KNU telah berjuang terus-menerus untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar sejak Myanmar, yang saat itu disebut Burma, memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

"Yang kami lihat tawaran mereka adalah ide-ide dari lebih dari 70 tahun lalu. Kami tidak akan menerima dan membahasnya, dan melihat kembali pernyataan-pernyataan yang telah berulang kali kami sampaikan, saya ingin mengatakan bahwa tidak perlu memikirkan hal ini," kata Padoh Saw Kalae Say kepada AP.

Tawaran untuk menyelesaikan masalah politik dengan cara politik oleh junta militer Myanmar diterbitkan pada Jumat (27/9) di Global New Light of Myanmar dan surat kabar milik pemerintah lainnya. Itu merupakan tawaran paling langsung untuk perundingan damai sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Dalam pernyataannya, junta militer mengundang lawan-lawannya untuk menghubungi negara guna menyelesaikan masalah politik melalui politik partai atau proses pemilu agar dapat bergandengan tangan dengan rakyat untuk menekankan perdamaian dan pembangunan yang langgeng dengan membuang cara teroris bersenjata.

Tawaran itu datang lima hari sebelum pemerintahan militer meluncurkan sensus nasional untuk menyusun daftar pemilih untuk pemilu yang diharapkan tahun depan. Pemilu dipandang sebagai cara bagi militer untuk melegitimasi kekuasaannya, meskipun akan sulit untuk diselenggarakan saat negara sedang berperang, dan para kritikus tidak melihat cara agar pemungutan suara dapat berlangsung bebas dan adil. Militer yang berkuasa awalnya mengumumkan bahwa pemilu akan diadakan pada Agustus 2023, namun telah berulang kali menunda tanggal tersebut.

Selain itu, tawaran militer, yang membela pengambilalihan kekuasaannya pada tahun 2021 dan menyalahkan gejolak negara berikutnya pada lawan-lawannya, muncul setelah selama setahun terakhir mereka menderita kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di medan perang dari milisi etnis yang kuat, terutama di timur laut di sepanjang perbatasan dengan China dan di Negara Bagian Rakhine.

Tentara saat ini dalam posisi bertahan terhadap milisi etnis di sebagian besar negara yang mencari otonomi, serta ratusan kelompok gerilya bersenjata yang secara kolektif disebut Pasukan Pertahanan Rakyat, yang dibentuk untuk berjuang memulihkan demokrasi setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer.