Peningkatan Aktivitas Militer Tiongkok dan Jepang di LCS Berpotensi Picu Ketegangan

Liputan6.com, Tokyo - Media Tiongkok pada awalnya menyambut baik terpilihnya Shigeru Ishiba sebagai yang 'moderat' sebagai perdana menteri baru Jepang, tetapi optimisme itu tidak bertahan lama.

Dalam beberapa jam setelah pengangkatan Shigeru Ishiba sebagai Perdana Menteri Jepang, ia dilaporkan mengirim kapal perangnya Sazanami melalui Selat Taiwan ke Laut China Selatan.

Jepang sejak itu telah memperjelas bahwa mereka akan menanggapi agresi militer Tiongkok dengan tindakan serupa.

Akibatnya, hubungan Tiongkok-Jepang diperkirakan akan semakin memburuk. Jepang dilaporkan bersiap untuk terus mengembangkan strategi yang ditujukan untuk melawan ketegasan dan ekspansionisme Tiongkok di wilayah tersebut.

Ishiba dianggap sebagai orang yang moderat di Tiongkok, terutama karena fokusnya pada dialog dan komunikasi pertahanan, dikutip dari laman dailymirror, Selasa (8/10/2024).

Namun, dengan meningkatnya agresi militer Tiongkok, ia kemungkinan akan mengikuti jejak pendahulunya, Fumio Kishida yang membuat perubahan kebijakan militer yang ditujukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Jepang.

Jepang, yang tidak akan menghadapi Tiongkok secara langsung beberapa tahun yang lalu, kini sedang merevisi kebijakan pertahanan nasionalnya, bersiap untuk menantang pengaruh militer Tiongkok yang semakin meningkat.

Pemerintah Tiongkok bereaksi keras terhadap tindakan Jepang baru-baru ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian memperingatkan bahwa Jepang telah melewati "garis merah" dengan melewati Selat Taiwan.

Beberapa hari sebelumnya, Tiongkok telah mengirim kapal induknya Liaoning dan dua kapal perusak melalui zona maritim Jepang dalam perjalanan menuju Samudra Pasifik.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran di Jepang bahwa kegagalan untuk menanggapi hanya akan membuat Beijing semakin berani dalam ketegasan regionalnya.

Jepang telah mengalami beberapa serangan oleh kapal angkatan laut, pesawat, dan pesawat mata-mata Tiongkok ke wilayahnya, yang oleh Tokyo disebut sebagai ancaman yang "sama sekali tidak dapat diterima" terhadap kedaulatan dan keamanan nasionalnya.