Demi Ngirit Rp5,7 M per Bulan, Maladewa Pecat 225 Pejabat Politik Termasuk 7 Menteri

Liputan6.com, Malé - Sebuah langkah efisiensi atau pengurangan karyawan yang dilakukan oleh pemerintah Maladewa tengah jadi sorotan. Pasalnya jumlah yang terdampak tak sedikit, namun mencapai ratusan.

"Presiden Maladewa telah memecat lebih dari 225 pejabat politik, termasuk menteri, dalam upaya untuk mengurangi pengeluaran negara di Samudra Hindia yang kekurangan uang itu," kata kantor presiden Maladewa pada hari Selasa (15/10/2024) seperti dikutip dari AFP.

Presiden Mohamed Muizzu memerintahkan pemecatan orang-orang yang ditunjuknya setelah berkuasa tahun lalu, karena negara kecil namun berlokasi strategis itu berjuang untuk mencegah krisis utang.

"Pengurangan signifikan dalam penunjukan pejabat politik ini sejalan dengan upaya presiden yang lebih luas untuk merampingkan operasi pemerintah dan memastikan penggunaan dana publik yang lebih efisien," kata pernyataan dari kantor Presiden Muizzu.

Di antara mereka yang dipecat adalah tujuh menteri negara, 43 wakil menteri, dan 178 direktur politik.

Sejauh ini tidak disebutkan fungsi apa yang mereka lakukan di Maladewa, negara kecil berpenduduk sekitar setengah juta orang itu.

Pernyataan dari kantor Presiden Maladewa sejauh ini tidak menyebutkan berapa banyak lagi pejabat politik yang masih menjabat dalam pemerintahan, tetapi menambahkan bahwa pengurangan staf secara besar-besaran akan menghemat anggaran negara sekitar $370.000 atau Rp5,7 miliar per bulan.

Maladewa mengatakan pada bulan September bahwa masalah keuangannya bersifat "sementara" dan bahwa negara tersebut tidak berencana untuk mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional meskipun ada peringatan tentang kemungkinan gagal bayar negara.

Maladewa dikenal sebagai tujuan liburan mewah dengan pantai pasir putih bersih dan resor terpencil, selain menjadi pusat geopolitik.