Mengapa Ketegangan di Semenanjung Korea Meningkat, Bakal Perang?

Liputan6.com, Seoul - Semenanjung Korea kian memanas. Baru-baru ini Utara menuduh Selatan menerbangkan drone atau pesawat nirawak ke ibu kotanya, Seoul. Hal itu meningkatkan ketegangan yang telah membara selama berbulan-bulan.

Laporan BBC yang dikutip Kamis (17/10/2024), drone tersebut diduga menyebarkan selebaran propaganda di Pyongyang dalam apa yang digambarkan Korea Utara sebagai provokasi yang dapat menyebabkan "konflik bersenjata dan bahkan perang".

Pada Jumat 11 Oktober, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuduh Korea Selatan mengirim pesawat nirawak ke Pyongyang saat malam hari selama dua minggu. Dikatakan bahwa selebaran yang disebarkan oleh pesawat nirawak tersebut berisi "rumor yang menghasut dan sampah".

Setelah melontarkan tuduhan ini ke Korea Selatan pada hari Jumat (11/0), Pyongyang mengatakan telah memerintahkan pasukan perbatasan untuk bersiap menembak. Korea Selatan pada gilirannya mengatakan siap untuk menanggapi, dan memperingatkan bahwa jika keselamatan warganya terancam, itu akan menandakan "berakhirnya rezim Korea Utara."

Kemudian, pada hari Selasa (15/10), Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan, memenuhi ancaman sebelumnya. Keesokan harinya, negara itu mengklaim bahwa 1,4 juta pemuda Korea Utara telah mendaftar untuk bergabung atau kembali ke militer.

Ketegangan ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian serangan antara kedua Korea, yang telah menyebabkan ketegangan meningkat ke titik tertingginya dalam beberapa tahun terakhir sejak pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan pada bulan Januari bahwa Korea Selatan adalah musuh nomor satu rezimnya.

Di sisi lain, saudari Kim yang berpengaruh, Kim Yo Jong, memperingatkan Seoul tentang "akibat yang mengerikan" jika dugaan penerbangan pesawat nirawak itu terjadi lagi. Dia kemudian mengatakan ada "bukti yang jelas" bahwa "gangster militer" dari Korea Selatan berada di balik dugaan provokasi tersebut.

Korea Utara juga telah merilis gambar buram dari apa yang dikatakannya sebagai pesawat nirawak yang terbang di langit, serta gambar yang diduga menunjukkan selebaran tersebut, tetapi tidak ada cara untuk memverifikasi klaim mereka secara independen.

Sementara Korea Selatan awalnya membantah menerbangkan pesawat nirawak ke Korea Utara, Kepala Staf Gabungan kemudian mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengonfirmasi atau membantah tuduhan Pyongyang.

Muncul spekulasi lokal bahwa pesawat nirawak tersebut diterbangkan oleh para aktivis, yang telah mengirim bahan yang sama ke Korea Utara menggunakan balon.

Park Sang-hak, pemimpin Koalisi Gerakan Korea Utara Merdeka, membantah klaim Korea Utara tentang serangan pesawat nirawak tersebut, dengan menyatakan, "Kami tidak mengirim pesawat nirawak ke Korea Utara".

Pada hari Senin, Kim bertemu dengan kepala angkatan darat, kepala militer, menteri keamanan dan pertahanan negara, dan pejabat tinggi, kata kantor berita resmi Korea Utara KCNA.

Di sana, Kim menetapkan "arahan aksi militer langsung" dan menugaskan pejabat dengan "operasi pencegah perang dan pelaksanaan hak untuk membela diri".

Pejabat hubungan masyarakat Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Lee Sung-joon, mengatakan Korea Utara dapat melakukan "provokasi skala kecil" seperti ledakan kecil di jalan yang menghubungkan kedua Korea.

Kemudian terjadi ledakan di jalan simbolis Gyeongui dan Donghae.

Menurut para analis, meskipun kedua jalan tersebut telah lama ditutup, penghancuran jalan tersebut mengirimkan pesan bahwa Kim tidak ingin berunding dengan Korea Selatan.

Setelah ledakan tersebut, militer Korea Selatan mengatakan telah menembakkan senjata di sisi perbatasannya sebagai unjuk kekuatan, dan telah meningkatkan pengawasan terhadap Korea Utara.

Beberapa jam kemudian, pemerintah Provinsi Gyeonggi, yang mengelilingi Seoul, menetapkan 11 wilayah perbatasan antar-Korea sebagai "zona bahaya" dalam upaya untuk menghentikan orang-orang mengirim selebaran propaganda anti-Korea melintasi perbatasan.

"Provinsi Gyeonggi telah menetapkan bahwa tindakan menyebarkan selebaran ke Korea Utara adalah tindakan yang sangat berbahaya yang dapat memicu konflik militer," kata Kim Sung-joong, wakil gubernur Provinsi Gyeonggi, dalam jumpa pers.

Penyebaran selebaran tersebut dapat mengancam "nyawa dan keselamatan penduduk kami", Kim menambahkan, karena "hubungan antar-Korea memburuk dengan cepat".