Menteri Israel Serukan Aneksasi Tepi Barat, Qatar hingga Yordania Meradang

Liputan6.com, Tel Aviv - Seruan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang berhaluan sayap kanan, untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki memicu gelombang kecaman di seluruh dunia Arab.

Pada hari Senin (11/11/2023), Smotrich mengatakan bahwa dia menginstruksikan Divisi Permukiman dan Administrasi Sipil Israel untuk memulai pembangunan infrastruktur untuk "menerapkan kedaulatan" di Tepi Barat.

Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut seruan Smotrich sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Mereka mengecam seruan tersebut sebagai eskalasi berbahaya yang akan menghambat peluang perdamaian di kawasan, terutama dengan perang brutal yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan dampaknya yang mengerikan.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri Qatar menyerukan komunitas internasional untuk berdiri teguh melawan permukiman, kebijakan kolonial dan rasis, serta serangan berulang Israel terhadap hak-hak Palestina, terutama kejahatan-kejahatan yang terus berlangsung di Tepi Barat.

"Pernyataan-pernyataan Israel yang berulang kali melanggar hukum dan resolusi internasional dengan jelas mengungkapkan bahwa pendudukan adalah penghalang bagi upaya-upaya perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut," kata Kementerian Luar Negeri Qatar seperti dilansir Anadolu, Rabu (13/11).

Kementerian Luar Negeri Mesir mengecam seruan Smotrich sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

"Pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan ekstremis oleh seorang anggota pemerintah Israel dengan jelas mencerminkan penolakan Israel untuk mengadopsi opsi perdamaian di kawasan tersebut," sebut kementerian tersebut.

Yordania menyebut seruan Smotrich rasis dan ekstremis.

Senada dengan Mesir, Yordania melabeli pernyataan Smotrich sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dengan kedaulatan di sepanjang perbatasan 4 Juni 1967 dan ibu kotanya di Yerusalem yang diduduki.

Pada bulan Juni ini, Smotrich mengonfirmasi laporan dari The New York Times bahwa dia memiliki rencana rahasia untuk mencaplok Tepi Barat dan menggagalkan segala upaya untuk menggabungkannya ke dalam Negara Palestina di masa mendatang.

Juli tahun ini, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan opini penting yang menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas tanah Palestina adalah "ilegal" dan menuntut pengosongan semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Menurut penyiar publik Israel, KAN, pada hari Selasa (12/11), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana memperkenalkan kembali aneksasi Tepi Barat ke agenda pemerintahannya ketika presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilantik.

Pada tahun 2020, Netanyahu merencanakan untuk "menganeksasi" permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat dan Lembah Yordania, berdasarkan apa yang disebut rencana perdamaian Timur Tengah yang diumumkan oleh Trump pada bulan Januari tahun yang sama.

Wilayah yang direncanakan Netanyahu untuk dianeksasi pada saat itu mencakup sekitar 30 persen dari Tepi Barat. Rencananya, bagaimanapun, tidak diluncurkan di bawah tekanan internasional dan kurangnya persetujuan AS.