Setelah PM Benjamin Netanyahu, ICC Incar Penangkapan Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing

Karim Khan mengatakan dugaan kejahatan tersebut dilakukan oleh angkatan bersenjata Myanmar, Tatmadaw, yang didukung oleh polisi nasional dan perbatasan "serta warga non-Rohingya."

"Ini adalah pengajuan pertama untuk surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi pemerintah Myanmar," kata Khan.

"Lebih banyak lagi yang akan menyusul," jaksa memperingatkan.

Myanmar dilanda konflik antara militer dan berbagai kelompok bersenjata yang menentang kekuasaannya sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Junta militer terguncang oleh serangan pemberontak besar tahun lalu yang merebut sebagian besar wilayah, sebagian besar di dekat perbatasan dengan China.

Awal bulan ini, Min Aung Hlaing mengatakan kepada Perdana Menteri China Li Qiang bahwa militer siap untuk perdamaian jika kelompok bersenjata mau terlibat, menurut laporan pertemuan di Global New Light of Myanmar (GNLM).

Tindakan keras militer di Myanmar pada tahun 2017 menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, banyak di antaranya dengan cerita mengerikan tentang pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran.

Warga Rohingya yang tetap tinggal di Myanmar ditolak kewarganegaraannya dan akses ke layanan kesehatan, bahkan memerlukan izin untuk bepergian ke luar kota.

Min Aung Hlaing -- yang menjadi kepala tentara selama tindakan keras tersebut -- telah menolak istilah Rohingya sebagai "khayalan".

Hakim ICC kini harus memutuskan apakah akan mengabulkan surat perintah penangkapan. Jika dikabulkan, 124 anggota ICC secara teoritis akan diwajibkan untuk menangkap kepala junta jika ia bepergian ke negara mereka.

China, sekutu utama dan pemasok senjata junta yang berkuasa di Myanmar, bukanlah anggota ICC.

Permintaan Khan muncul beberapa hari setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan menteri pertahanannya dan pemimpin Hamas atas perang di Gaza.

Kelompok hak asasi manusia memuji langkah Khan di Myanmar, dengan mengatakan bahwa itu adalah "langkah penting untuk memutus siklus pelanggaran dan impunitas yang telah lama menjadi faktor utama yang memicu pelanggaran massal oleh militer."

"Para hakim akan memutuskan permintaan jaksa, tetapi negara-negara anggota ICC harus mengakui tindakan ini sebagai pengingat akan peran penting pengadilan ketika pintu keadilan lainnya tertutup," kata Maria Elena Vignoli, pengacara internasional senior Human Rights Watch.

Dibuka pada tahun 2002, ICC yang berpusat di Den Haag adalah pengadilan independen yang dibentuk untuk menyelidiki dan mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan terburuk di dunia.