Menteri Israel Ini Sebut Negaranya Harus Kurangi Separuh Populasi Gaza

Nasib Anak-anak Pengungsi Palestina di Hari Anak Sedunia 2024 — Perayaan Hari Anak Sedunia 2024 tidak bisa dirasakan oleh anak-anak yang berada di wilayah konflik. Tampak dalam foto, seorang anak laki-laki Palestina mengumpulkan barang-barang yang bisa diselamatkan dari puing-puing bangunan yang hancur akibat seragan Israel di Khan Yunis, Jalur Gaza selatan pada 19 November 2024. (Eyad BABA/AFP)

Liputan6.com, Tel Aviv - Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich mengatakan Israel harus menduduki Jalur Gaza dan mengurangi separuh populasi Palestina dengan mendorong "emigrasi sukarela."

"Kita bisa dan harus menaklukkan Jalur Gaza, kita tidak perlu takut dengan kata itu," kata Smotrich Senin (25/11) malam di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Dewan Yesha --sebuah kelompok payung yang mewakili para pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki, seperti dikutip dari AFP, Kamis (28/11/2024).

"Tidak diragukan lagi bahwa di Gaza -- dengan dorongan emigrasi sukarela -- ada di sini, menurut pendapat saya, peluang unik yang terbuka dengan pemerintahan baru," kata menteri itu, mengacu pada terpilihnya kembali Donald Trump baru-baru ini.

"Kita dapat menciptakan situasi di mana, dalam waktu dua tahun, populasi Gaza akan berkurang setengahnya," kata Smotrich.

Smotrich memimpin partai Zionisme Religius ultranasionalis dan telah menimbulkan kontroversi dengan komentarnya dalam beberapa bulan terakhir.

Pada bulan Agustus, Smotrich memicu kegemparan internasional dengan menyatakan bahwa akan dibenarkan untuk membuat dua juta warga Gaza kelaparan demi membebaskan sandera Israel di wilayah Palestina.

Pada tanggal 14 November, sebuah laporan Human Rights Watch (HRW) menuduh bahwa pemindahan massal warga Gaza oleh Israel merupakan "kejahatan terhadap kemanusiaan", sebuah klaim yang ditolak Israel sebagai "sepenuhnya salah."

Menurut HRW, "Tindakan Israel tampaknya juga memenuhi definisi pembersihan etnis" di wilayah-wilayah tempat warga Palestina tidak akan diizinkan untuk kembali.

2 dari 2 halaman

Tindakan Israel di Gaza Dikutuk

Lebih dari Setahun Serangan Israel Rampas Hak Anak di Gaza — Serangan Israel yang hingga kini kian gencar dilakukan berpotensi kuat menyebabkan anak-anak di Gaza melewatkan dua tahun ajaran sekolah. (Eyad BABA/AFP)

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa yang akan segera lengser, Josep Borrell, sebelumnya telah mengutuk tindakan Israel di Gaza. "Kata-kata 'pembersihan etnis' semakin sering digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi di Gaza utara," kata Borrell dalam sebuah unggahan media sosial pada tanggal 11 November.

Smotrich dan sesama anggota kabinet sayap kanan, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, sebelumnya memicu protes pada bulan Januari dengan rencana "pemindahan sukarela" bagi 2,4 juta penduduk Gaza.

Amerika Serikat saat itu menolak pernyataan mereka yang "tidak bertanggung jawab".

Israel menduduki Jalur Gaza pada tahun 1967 dan mempertahankan pasukan dan permukiman di sana hingga tahun 2005.

Setelah penarikannya, Israel memberlakukan blokade yang melumpuhkan di wilayah tersebut dan, sejak dimulainya perang saat ini, pengepungan yang hampir total.

Kelompok militan Hamas merebut kekuasaan tunggal di Gaza pada tahun 2007 setelah menggulingkan loyalis Otoritas Palestina.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menolak kembalinya pemukim Yahudi ke Gaza, meskipun ada dukungan untuk gagasan tersebut dari Smotrich dan anggota lain dari koalisi penguasa sayap kanan garis kerasnya.

Perang Gaza dimulai dengan serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober tahun lalu, yang mengakibatkan kematian 1.207 orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka-angka resmi Israel.

Adapun kampanye pembalasan Israel telah menewaskan 44.249 orang di Gaza, menurut angka-angka dari kementerian kesehatan wilayah tersebut yang dianggap dapat diandalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lebih dari Setahun, Serangan Israel Rampas Hak Anak di Gaza