Israel Peringatkan Iran Usai Muncul Wacana Perubahan Doktrin Nuklir

Iran bersikeras bahwa mereka berhak mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai, namun menurut Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran adalah satu-satunya negara non-nuklir yang mengolah uranium hingga 60 persen.

Dalam wawancara dengan surat kabar The Guardian, yang diterbitkan menjelang pembicaraan Iran dengan Inggris, Prancis, dan Jerman, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi memperingatkan bahwa kekecewaan di Teheran atas komitmen yang belum dipenuhi, seperti pencabutan sanksi, telah memicu perdebatan apakah Iran perlu mengubah doktrin nuklirnya.

"Kami tidak berniat untuk mengolah lebih dari 60 persen untuk saat ini dan ini adalah tekad kami sekarang," kata dia.

Namun, dia menambahkan, "Ada perdebatan di Iran, terutama di kalangan elite, apakah kita harus mengubah doktrin nuklir kita karena sejauh ini, doktrin itu terbukti tidak cukup dalam praktiknya."

Kesepakatan nuklir 2015 antara Tehran dan negara-negara besar bertujuan untuk memberi Iran keringanan dari sanksi Barat sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya untuk mencegah pengembangan kemampuan senjata nuklir.

Teheran secara konsisten membantah memiliki ambisi semacam itu. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei, yang memiliki kewenangan final dalam pembuatan keputusan di Iran, telah mengeluarkan fatwa agama yang melarang senjata nuklir.

Kesiapan Teheran untuk duduk bersama dengan ketiga pemerintah Eropa pada Jumat datang hanya beberapa pekan sebelum Donald Trump kembali ke Gedung Putih.

Selama masa pemerintahannya yang pertama, Trump memfokuskan diri untuk memberlakukan kembali sanksi berat terhadap Iran setelah Amerika Serikat (AS) menarik diri secara sepihak dari kesepakatan 2015, tiga tahun setelah disepakati.

Sebagai balasan atas penarikan diri AS, Teheran mengurangi kepatuhannya terhadap kesepakatan tersebut dengan meningkatkan tingkat pengayaan uraniumnya hingga 60 persen, mendekati 90 persen yang dibutuhkan untuk bom nuklir.

Dalam kesepakatan 2015 - yang akan berakhir pada Oktober 2025 - pengayaan uranium Iran dibatasi hingga 3,67 persen.

Diplomat Iran Majid Takht-Ravanchi, yang menjabat sebagai wakil politik Araghchi, dijadwalkan untuk mewakili Iran dalam pembicaraan pada Jumat.

Pada Kamis, dia dan wakil menteri luar negeri untuk urusan hukum dan internasional Kazem Gharibabadi bertemu dengan Enrique Mora, wakil sekretaris jenderal untuk urusan luar negeri Uni Eropa.

Mora mengatakan di X bahwa mereka mengadakan pertukaran terbuka mengenai dukungan militer Iran untuk Rusia yang harus dihentikan, masalah nuklir yang memerlukan solusi diplomatik, ketegangan regional (yang penting untuk dihindari agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut dari semua pihak), dan hak asasi manusia.

Pekan lalu, dewan gubernur IAEA yang terdiri dari 35 negara mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Inggris, Prancis, Jerman, dan AS yang mengutuk Iran karena kurangnya kerja sama dalam masalah nuklir.

Iran menggambarkan langkah tersebut "bermotif politik" dan sebagai respons mengumumkan peluncuran "sentrifugal canggih baru" yang dirancang untuk meningkatkan persediaan uranium yang diperkaya.

Menurut analis politik Mostafa Shirmohammadi, bagi Teheran, tujuan dari pembicaraan Jumat ini adalah untuk menghindari skenario "bencana ganda", di mana Iran akan menghadapi tekanan baru dari Trump dan pemerintah Eropa.

Dia mencatat bahwa dukungan terhadap Iran di antara negara-negara Eropa telah tergerus akibat tuduhan Iran memberikan bantuan militer untuk invasi Rusia ke Ukraina.

Iran membantah tuduhan itu dan berharap dapat memperbaiki hubungan dengan Eropa, sementara tetap mempertahankan sikap tegasnya.