Presiden Marcos: Kehadiran Kapal Selam Rusia di Laut Filipina Sangat Mencemaskan

Liputan6.com, Manila - Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Senin (2/12/2024) mengatakan kehadiran kapal selam serang Rusia di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina di Laut China Selatan sangat "mencemaskan".

"Itu sangat mengkhawatirkan. Setiap penyusupan ke Laut Filipina Barat, ZEE kami, atau garis dasar kami sangat mengkhawatirkan," kata Marcos kepada wartawan, merujuk pada bagian Laut China Selatan yang masuk dalam zona maritim Filipina, seperti dikutip dari Al Arabiya, Selasa (3/12).

Kapal selam kelas Kilo milik Rusia terlihat sejauh 80 mil laut dari provinsi barat Occidental Mindoro pada 28 November, kata juru bicara Angkatan Laut Roy Vincent Trinidad pada Senin, mengonfirmasi laporan dari surat kabar Philippine Daily Inquirer.

Fregat Angkatan Laut Filipina, Jose Rizal, menjalin kontak radio dengan kapal selam Rusia tersebut, yang mengonfirmasi identitasnya sebagai UFA 490 dan tujuannya.

"Kapal Rusia tersebut menyatakan bahwa mereka menunggu kondisi cuaca yang lebih baik sebelum melanjutkan perjalanan ke Vladivostok, Rusia," kata Trinidad, tanpa menjelaskan alasan kapal selam Rusia berada di daerah itu.

"Pasukan Angkatan Laut Filipina mengawal kapal selam tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi maritim."

Kedutaan Rusia di Manila belum memberikan komentar terkait isu ini.

Kapal selam kelas Kilo milik Rusia dianggap sebagai salah satu kapal selam paling senyap dan telah terus disempurnakan sejak tahun 1980-an.

China dan Rusia mengumumkan kemitraan "tanpa batas" saat Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Beijing pada tahun 2022, beberapa hari sebelum Moskow meluncurkan invasi ke Ukraina. Kedua negara melaksanakan latihan militer tembak langsung di Laut China Selatan pada bulan Juli.

Ketegangan antara Filipina, sebagai mitra aliansi Amerika Serikat, dan Beijing semakin meningkat dalam setahun terakhir karena klaim tumpang tindih di Laut China Selatan. Pada tahun 2016, sebuah keputusan pengadilan arbitrase memutuskan bahwa klaim historis China terhadap perairan yang dipersengketakan di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum. Namun, keputusan ini tidak diakui oleh Beijing.