Gonjang-ganjing Politik Korea Selatan, Ini Imbauan KBRI Seoul untuk WNI

Ilustrasi bendera Korea Selatan. — Ilustrasi bendera Korea Selatan (Dok. Unsplash)

Liputan6.com, Seoul - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul, Korea Selatan, merilis imbauan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) terkait perkembangan situasi di negara tersebut pasca Presiden Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) pukul 23.00 waktu setempat.

"Dimohon untuk tetap tenang, senantiasa waspada, serta selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing," sebut KBRI Seoul dalam pernyataannya yang dipublikasikan di media sosial.

WNI dimohon juga untuk tidak berkerumun di berbagai lokasi publik, menghindari kerumunan massa serta daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa dan/atau unjuk rasa.

"Khusus untuk kota Seoul, dimohon sebisa mungkin untuk sementara menghindari kawasan National Assembly di Yeouido, kantor Kepresidenan di Yongsan, serta lokasi strategis lainnya," sebut KBRI Seoul.

"Dimohon untuk tidak mendekati/menonton/berpartisipasi dalam kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak manapun, meskipun dilakukan secara damai atau tidak ada indikasi akan terjadi bentrokan."

Selain itu, WNI diimbau mematuhi hukum yang berlaku dan instruksi/himbauan aparat keamanan setempat serta senantiasa membawa identitas/tanda pengenal.

"Memperhatikan dan mematuhi Dekrit Darurat Militer yang diumumkan dan konsekuensi hukum jika melanggar dekrit dimaksud," ungkap KBRI Seoul.

Apabila menemui permasalahan, WNI dapat menghubungi KBRI Seoul melalui:

Hotline PWNI: (+82-10-5394-2546)
Telepon: (02 2224 9000)
E-mail: seoul.kbri@kemlu.go.id

2 dari 2 halaman

Darurat Militer Sudah Dicabut

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol saat mengumumkan status darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam. (Dok. AFP)

Pada Rabu (4/12) pagi, seperti dilansir AP, Presiden Yoon Suk Yeol telah mencabut undang-undang darurat militer yang diterapkannya. Keputusan ini diambil setelah adanya tekanan politik, menyusul ketegangan yang terjadi semalam, di mana pasukan mengepung gedung parlemen dan para anggota parlemen memilih untuk menolak penerapan darurat militer.

Presiden Yoon Suk Yeol, yang berpotensi dimakzulkan karena tindakannya, disebut memberlakukan undang-undang darurat militer pada Selasa malam karena frustrasi dengan oposisi. Dia berjanji menghapus kekuatan "anti-negara" menyusul kesulitannya menghadapi pihak-pihak yang mengendalikan parlemen dan yang dia tuduh bersimpati dengan Korea Utara yang komunis.

Polisi dan tentara dilaporkan meninggalkan gedung parlemen setelah pemungutan suara bipartisan untuk membatalkan keputusan presiden dan deklarasi darurat resmi dicabut sekitar pukul 04.30 waktu setempat dalam rapat kabinet.

Parlemen bergerak cepat setelah darurat militer diumumkan, dengan Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik, menyatakan bahwa undang-undang tersebut "tidak sah" dan bahwa para anggota parlemen akan "melindungi demokrasi bersama rakyat".

Badai Salju di Korea Selatan, Ratusan Penerbangan Dibatalkan

Orang-orang mengambil bagian dalam acara menyalakan lilin untuk menyerukan pengunduran diri Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Seoul pada tanggal 4 Desember 2024. (Philip FONG/AFP)

Para pengunjuk rasa memegang plakat dalam unjuk rasa yang menyerukan pengunduran diri Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Lapangan Gwanghwamun di Seoul pada 4 Desember 2024. (ANTHONY WALLACE/AFP)

Korea Selatan
Negara
Negara yang berbatasan langsung dengan Korea Utara, dan memiliki ibukota bernama Seoul
Lihat Selengkapnya
Korea Selatan
Yoon Suk Yeol
Tokoh
Yoon Suk Yeol memenangkan pemilihan umum presiden yang digelar 9 Maret 2022. Dia menjadi Presiden Korea Selatan di tahun 2022.
Lihat Selengkapnya
Yoon Suk Yeol
Indonesia
Negara
salah satu negara yang dilintasi dengan garis khatulistiwa. Negara ini memiliki Batik sebagai ikon budayanya.
Lihat Selengkapnya
Indonesia
WNI
Tokoh
WNI adalah Warga Negara Indonesia asli.
Lihat Selengkapnya
WNI
Darurat Militer
KBRI Seoul