Darurat Militer Korea Selatan Dicabut, Presiden Yoon Suk Yeol Didesak Mundur atau Dimakzulkan

Jika Majelis Nasional memutuskan untuk memakzulkan Yoon Suk Yeol, keputusan tersebut harus disetujui oleh minimal enam dari sembilan hakim di Pengadilan Konstitusional. Apabila upaya pemakzulan tersebut berhasil, Yoon Suk Yeol akan menjadi presiden Korea Selatan kedua yang diberhentikan sejak negara ini menjadi demokrasi.

Yang pertama adalah Park Geun Hye, yang dipecat pada 2017. Ironisnya, Yoon Suk Yeol, yang saat itu menjabat sebagai jaksa umum, memimpin kasus korupsi yang menyebabkan jatuhnya Park Geun Hye.

Yoon Suk Yeol mundur dari rencananya untuk memberlakukan darurat militer pada Rabu pagi setelah anggota parlemen memberikan suara menentang deklarasi tersebut, yang dibuatnya pada Selasa (3/12) malam dengan alasan ancaman dari Korea Utara dan "kekuatan anti-negara".

"Tadi malam, ada permintaan dari majelis nasional untuk mencabut keadaan darurat dan kami telah menarik militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer," kata Yoon Suk Yeol dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu sekitar pukul 04.30 waktu setempat.

"Kami akan menerima permintaan majelis nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat kabinet."

Kemudian, kantor berita Yonhap melaporkan bahwa kabinet Yoon Suk Yeol telah menyetujui keputusan untuk mencabut darurat militer.

Perubahan keputusan itu memicu sorak sorai di kalangan para demonstran yang berada di luar parlemen, yang bertahan di tengah suhu dingin untuk berjaga semalam sebagai bentuk penolakan terhadap perintah darurat militer Yoon Suk Yeol. Demonstran yang sebelumnya mengibarkan bendera Korea Selatan dan meneriakkan "Tangkap Yoon Suk Yeol" di luar majelis nasional dilaporkan meledak dalam sorakan kegembiraan.

Lim Myeong-pan (55) mengatakan kepada AFP bahwa meskipun Yoon Suk Yeol telah mencabut darurat militer, hal itu tidak membebaskannya dari potensi pelanggaran.

"Dengan keputusan ini, dia telah membuka jalan menuju proses pemakzulan," ujarnya.

Surat kabar dari berbagai spektrum politik turut mengkritik keras tindakan Yoon Suk Yeol.

Surat kabar konservatif, Chosun Ilbo, menyebut deklarasi darurat militer "melampaui batas" dan "aib nasional," menuntut pertanggungjawaban karena tidak memenuhi persyaratan hukum. Sementara itu, editorial dari Hankyoreh, yang condong ke kiri, menyebut tindakan Yoon Suk Yeol sebagai "pengkhianatan terhadap rakyat" dan mengkritik penggunaan alasan yang sama seperti yang digunakan oleh junta militer 45 tahun lalu.

Yoon Suk Yeol membenarkan darurat militer dengan alasan melindungi Korea Selatan dari ancaman Korea Utara dan mengatasi elemen anti-negara. Dia juga menuduh Partai Demokrat sebagai "kekuatan anti-negara" yang berusaha menggulingkan rezimnya.

Langkah penerapan darurat militer diambil setelah tingkat persetujuan Presiden Yoon Suk Yeol merosot menjadi 19 persen, disebabkan oleh ketidakpuasan publik terhadap cara dia menangani ekonomi dan kontroversi yang melibatkan istrinya.

AS, sebagai sekutu utama Korea Selatan, menyatakan bahwa mereka tidak diberi pemberitahuan sebelumnya mengenai rencana darurat militer ini. Sementara itu, China dan Inggris mengungkapkan bahwa mereka sedang memantau perkembangan situasi dengan saksama.