Imbas Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer, Sejumlah Staf Pemerintah Ajukan Pengunduran Diri Massal

Liputan6.com, Seoul - Sejumlah jajaran staf di pemerintahan Korea Selatan (Korsel) dilaporkan mengundurkan diri massal terkait darurat militer yang diberlakukan Presiden Yoon Suk Yeol.

Staf senior kepresidenan Korea Selatan, termasuk kepala staf dan semua sekretaris senior, mengajukan pengunduran diri setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan dan mencabut darurat militer, demikian beberapa media melaporkan pada Rabu (4/12/2024), mengutip kantor kepresidenan seperti juga dilansir dari Xinhua.

Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam, menandai pengumuman darurat militer pertama sejak kediktatoran militer negara itu berakhir pada akhir tahun 1980-an.

Presiden Yoon mencatat bahwa itu adalah langkah yang tak terelakkan untuk memastikan kebebasan, keselamatan, dan keberlanjutan nasional rakyat dari kekuatan anti-negara yang berusaha menggulingkan negara, bersumpah untuk melenyapkan kekuatan anti-negara dan menormalkan negara sesegera mungkin.

Presiden Yoon mengkritik parlemen karena melumpuhkan urusan negara dengan mencoba memakzulkan pejabat pemerintah, meluncurkan tim jaksa khusus untuk menyelidiki skandal yang melibatkan ibu negara, dan melindungi pemimpin oposisi dari risiko hukum.

Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang dilaporkan mengusulkan deklarasi darurat militer kepada Yoon, memerintahkan pertemuan para komandan utama, mendesak militer untuk meningkatkan kewaspadaan. Namun, setelah pengumuman tersebut, partai oposisi utama, Partai Demokratik Korea, meminta para anggota parlemen untuk menuju Majelis Nasional guna membahas tindakan balasan.

Warga Seoul kemdian berunjuk rasa di depan gedung parlemen untuk menentang perintah darurat militer.

Meskipun gedung parlemen di-lockdown oleh pasukan darurat militer dan polisi, para anggota parlemen berhasil mengadakan pertemuan di Majelis Nasional dan mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer dengan 18 anggota parlemen dari People Power Party (Partai Kekuatan Rakyat) yang berkuasa dan 172 anggota parlemen dari partai oposisi yang hadir dan memberikan suara mendukung.

Sesuai dengan konstitusi, presiden harus mencabut darurat militer ketika parlemen yang beranggotakan 300 orang menuntut pencabutan dengan mayoritas anggota parlemen yang memberikan suara mendukung.

Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengatakan presiden harus segera mencabut perintah darurat militer sesuai dengan persetujuan resolusi parlemen, dengan mencatat bahwa deklarasi darurat militer menjadi tidak sah.