Media Korea Utara Bungkam Terkait Darurat Militer Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol

Liputan6.com, Seoul - Media pemerintah Korea Utara bungkam tentang penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol yang berlangsung singkat, termasuk dampak politiknya.

Yoon Suk Yeol tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam, menuduh pihak oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan "anti-negara".

Ia mencabut dekrit tersebut beberapa jam setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk menolaknya, dikutip dari KoreaHerald, Kamis (5/12/2024).

Hingga saat ini, tidak ada media pemerintah Korea Utara, termasuk Rodong Sinmun, surat kabar utama Korea Utara, dan Kantor Berita Pusat Korea, yang menerbitkan laporan apa pun terkait kekacauan darurat militer tersebut.

Rodong Sinmun, surat kabar yang menyasar pembaca domestik, juga tidak memuat artikel tentang demonstrasi anti-pemerintah oleh para demonstran Korea Selatan yang menyerukan pemecatan Yoon. Surat kabar tersebut telah menerbitkan laporan semacam itu hampir setiap hari bulan ini.

Para ahli mengatakan, Korea Utara mungkin mencoba menggunakan kekacauan darurat militer sebagai alat propaganda untuk membangkitkan permusuhan rakyatnya terhadap Korea Selatan.

Pada Maret 2017, Kantor Berita Pusat Korea dan Televisi Pusat Korea milik pemerintah dengan cepat melaporkan pemakzulan Presiden Korea Selatan saat itu, Park Geun-hye, sekitar dua jam setelah Mahkamah Konstitusi mengukuhkannya.

Pada Mei 2004, ketika pengadilan menolak pemakzulan parlemen terhadap Presiden Roh Moo-hyun, media pemerintah Korea Utara memuat pernyataan pers terkait, yang dikeluarkan oleh komite Korea Utara yang bertanggung jawab atas urusan antar-Korea, dua hari setelah putusan pengadilan.