Apakah Tumbangnya Rezim Bashar al-Assad di Suriah Bikin Iran Merugi?

Ongkos mempertahankan pemerintahan Assad telah menjadi sumber frustrasi publik yang terus meningkat di Iran. Pada tahun 2020, Heshmatollah Falahatpishe, mantan ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, mengungkapkan dalam sebuah wawancara surat kabar bahwa Iran telah menghabiskan sekitar USD30 miliar untuk membela Assad.

Dukungan dari Iran, Rusia, dan taktik brutal terhadap warga sipil memungkinkan dinasti Assad untuk menyintasi perang saudara Suriah. Dia dituduh melakukan kejahatan perang, termasuk serangan gas beracun terhadap pemukiman sipil di wilayah oposisi.

Dalam sebuah posting baru-baru ini di X, mantan anggota parlemen Iran Bahram Parsaei menekankan bahwa pengeluaran Iran telah melebihi persetujuan parlemen, dan bertanya siapa yang akan membayar utang setelah Assad pergi.

Kesulitan ekonomi yang meluas di Iran telah memicu antipati di kalangan penduduk. Banyak warga Iran mempertanyakan mengapa pemerintah lebih memprioritaskan pengeluaran di luar negeri daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti membangun sekolah dan rumah sakit di wilayah miskin seperti Sistan dan Baluchistan.

Jatuhnya Assad disambut dengan optimisme dan kewaspadaan  banyak warga Iran, khususnya mereka yang kecewa dengan pemerintahan otoriter di Teheran.

Reza Alijani, seorang aktivis politik Iran yang tinggal di Paris, mengatakan jatuhnya Assad memungkinkan adanya persamaan antara rezim yang menindas di Damaskus dan Teheran.

Dia mengatakan kepada DW bahwa janji oposisi di Suriah membangun pemerintahan yang inklusif dapat menjadi model potensial bagi masa depan Iran jika Republik Islam suatu hari runtuh.

Namun, dia mengakui besarnya tantangan dalam transisi dari kediktatoran ke demokrasi, khususnya di masyarakat yang tunduk pada pemerintahan otoriter selama beberapa dekade.

Selama bertahun-tahun, propaganda Iran telah menekankan keberhasilan dan persatuan "Poros Perlawanan." Jatuhnya Assad melemahkan narasi ini dan dapat membuat pendukung garis keras rezim merasa kecewa.

Kelompok pragmatis dalam pemerintahan Iran dilaporkan khawatir bahwa hilangnya Suriah dapat memicu pemberontakan serupa di dalam negeri. Saeed Peyvandi, sosiolog Iran yang tinggal di Paris, berpendapat bahwa runtuhnya rezim Assad akan mengungkap erosi "kontrak sosial" antara negara dan warga Iran.

Dia mengatakan kepada DW bahwa jurang yang semakin lebar antara elit penguasa dan publik mencerminkan krisis legitimasi yang lebih luas yang sering dihadapi oleh rezim otoriter.

Banyak analis percaya bahwa pendekatan Iran dalam mengompori konflik di kawasan tidak akan berubah selama Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei tetap berkuasa.

Namun, beberapa melihat adanya kesamaan antara situasi di Iran dengan transformasi politik di masa lalu. Erfan Sabati, seorang peneliti yang berbasis di London, mengatakan kepada DW bahwa keadaan Iran saat ini sebanding dengan Jerman Timur pada bulan-bulan sebelum jatuhnya Tembok Berlin.

Menurutnya, rezim otoriter sering kali tampak tak tergoyahkan hingga tiba-tiba ambruk akibat desakan publik dan tekanan eksternal. Gelombang protes baru-baru ini di Iran, termasuk gerakan "Wanita, Kehidupan, Kebebasan", telah menunjukkan semakin terputusnya hubungan antara pemerintah Iran dan rakyatnya.

Namun, masih harus dilihat apakah kepemimpinan Iran dapat beradaptasi dengan tantangan di dalam dan luar negeri, atau apakah akan berpegang teguh pada strateginya saat ini.