Imbas Krisis Politik, Industri Pariwisata Korea Selatan Terganggu

Yoon dimakzulkan pada Sabtu (14/12) dan dicopot dari jabatannya atas upayanya untuk menangguhkan pemerintahan sipil menyebabkan pasukan berusaha menutup Majelis Nasional Korea Selatan.

Sementara langkah Yoon untuk memberlakukan pemerintahan militer hanya berlangsung selama enam jam, deklarasinya mengejutkan negara dan menjerumuskannya ke dalam kekacauan politik terburuk dalam beberapa tahun.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memulai proses pada Senin (16 Desember) atas pemakzulan Yoon.

Ia dan sejumlah pejabat senior menghadapi penyelidikan kriminal atas tuduhan potensial pemberontakan, penyalahgunaan wewenang, dan menghalangi orang untuk menjalankan hak-hak mereka.

Protes yang meletus di jalan-jalan sejak deklarasi darurat militer kemungkinan akan terus berlanjut, kata Asisten Profesor Myunghee Lee dari James Madison College di Universitas Negeri Michigan.

"Para pengunjuk rasa merayakan kemenangan mereka dalam pemakzulan Yoon di Majelis Nasional," kata Asisten Profesor Lee yang fokus regionalnya khusus pada Semenanjung Korea dan Tiongkok.

"Sangat mungkin mereka akan terus turun ke jalan, berjuang (untuk mendesak) Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan lebih awal daripada nanti."

Pengadilan diperkirakan membutuhkan waktu tiga hingga empat bulan untuk sampai pada keputusan.

Beberapa kedutaan besar di negara itu telah menyarankan warga negara mereka untuk menjauh dari daerah-daerah tempat protes diadakan.

Korea Selatan mengalami penurunan sekitar 23 persen dalam kedatangan wisatawan ketika ada protes pada tahun 2016 dan 2017 saat warganya menyerukan pemakzulan mantan presiden Park Geun-hye.