Vietnam Terapkan Dekret 147, Aturan Baru Pembatasan Internet

, Hanoi - Per Rabu (25/12/2024) Vietnam secara resmi menerapkan aturan baru, perihal pembatasan internet yang memberikan pemerintah wewenang lebih atas layanan internet dan para penggunanya.

Mengutip DW Indonesia, Jumat (27/12/2024), disebutkan bahwa Dekret 147 tersebut bertujuan untuk memperluas kendali pemerintah terhadap akses informasi di internet, dengan alasan "keamanan nasional" dan "ketertiban sosial."

Adapun aturan itu mengharuskan platform media sosial yang menyediakan layanan kepada pengguna di Vietnam untuk menyimpan data pengguna dan memberikannya kepada otoritas jika diminta.

Sejatinya pemerintah Vietnam mengeluarkan dekret ini pada November 2024, yang juga mewajibkan organisasi untuk menghapus apa pun yang dianggap "konten ilegal" oleh otoritas dalam waktu 24 jam.

Mengapa Aturan Ini Picu Kekhawatiran?

Dekret 147 ini juga disebutkan memicu kekhawatiran. Para ahli menilai bahwa aturan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperketat pengawasan dan menekan kebebasan berpendapat masyarakat.

"Karena polisi Vietnam menganggap setiap kritik terhadap Partai Komunis Vietnam sebagai masalah keamanan nasional, dekret ini akan memberikan pemerintah alat lain untuk menekan perbedaan pendapat," kata Patricia Gossman, direktur asosiasi Asia di Human Rights Watch (HRW).

Dekret ini mewajibkan raksasa perusahaan teknologi seperti Facebook dan TikTok, serta beberapa organisasi lainnya, untuk memverifikasi akun pengguna lewat nomor telepon atau nomor identitas pribadi. Perusahaan-perusahaan itu diwajibkan untuk menyimpan data tersebut.

Keputusan ini juga mewajibkan organisasi untuk menyediakan alat pencarian dan pemindaian konten terhadap otoritas pemerintah jika diminta. Beberapa fungsi dalam internet, seperti siaran video langsung, hanya diperbolehkan untuk akun-akun yang telah diverifikasi.