Sukses

'Badai' Belum Berlalu di Korea Selatan, Kini Ajudan Senior Presiden Yoon Suk Yeol Resign Massal

Ajuan terbaru para ajudan untuk resign atau pengunduran diri massal tersebut datang sehari setelah persetujuan mengejutkan Choi untuk mengisi dua lowongan di Mahkamah Konstitusi yang menangani persidangan pemakzulan terhadap Yoon.

Liputan6.com, Seoul - Para ajudan senior Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol mengajukan resign en masse alias pengunduran diri secara massal pada hari Rabu (1 Januari), sehari setelah kantor kepresidenan menyatakan penyesalannya atas persetujuan Penjabat Presiden Choi Sang-mok atas dua hakim baru untuk pengadilan yang akan memutuskan nasib Yoon.

"Kepala staf Yoon, kepala kebijakan, penasihat keamanan nasional, dan penasihat khusus urusan luar negeri dan keamanan, serta semua sekretaris senior lainnya, mengajukan pengunduran diri mereka," kata kantor kepresidenan dalam sebuah pernyataan, tanpa menjelaskan lebih lanjut seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (1/1/2025).

Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok mengatakan dia tidak akan menerima pengunduran diri mereka karena prioritas sekarang adalah untuk fokus pada peningkatan ekonomi dan menstabilkan urusan negara, kata kantor kepresidenan Korea Selatan.

Para ajudan telah berulang kali menyatakan niat mereka untuk mengundurkan diri setelah upaya Yoon Suk Yeol yang gagal untuk mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024, tetapi pengunduran diri mereka belum diterima, kata seorang pejabat presiden, yang menolak untuk diidentifikasi karena kepekaan politik.

Pejabat tersebut mengatakan bahwa para sekretaris senior telah membantu Choi sejak ia menjabat sebagai penjabat presiden. Dua pejabat lainnya mengatakan bahwa para ajudan tersebut tidak berpartisipasi dalam operasi pemerintah sehari-hari, tetapi diharuskan melapor kepada Choi dan menghadiri rapat bila perlu.

Ajuan terbaru para ajudan tersebut datang sehari setelah persetujuan mengejutkan Choi untuk mengisi dua lowongan di Mahkamah Konstitusi yang menangani persidangan pemakzulan terhadap Yoon.

Hal itu membuat jumlah total hakim menjadi delapan dari sembilan anggota pengadilan. Adapun setiap keputusan dalam kasus Yoon akan memerlukan persetujuan dari sedikitnya enam hakim.

Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di bawah pimpinan Yoon mengkritik keputusan Choi sebagai "dogmatis" dan kurang konsultasi yang memadai.

Menteri Keuangan Choi memangku jabatan sebagai penjabat presiden pada hari Jumat (30/12) setelah pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang telah menjabat sebagai penjabat presiden sejak 14 Desember 2024 ketika Presiden Yoon diskors dari kekuasaannya.

Presiden Yoon Suk Yeol menghadapi penyelidikan atas tuduhan bahwa ia memimpin pemberontakan, dan pengadilan distrik Seoul pada hari Selasa (28/12) memberikan persetujuan untuk penangkapannya, yang pertama bagi seorang presiden yang sedang menjabat.

Video Terkini