`Shutdown` Paksa Obama Gagal ke Malaysia, Bagaimana dengan RI?

Gonjang-ganjing politik yang berdampak pada anggaran di negaranya memaksa Barack Obama membatalkan rencana kunjungannya ke negeri jiran Malaysia. Demi untuk mengatasi shutdown atau penghentian kerja pemerintahannya.

Demikian disampaikan kantor Perdana Menteri Najib Razak, seperti dimuat BBC, Rabu (2/10/2013). Menteri Luar Negeri AS John Kerry akan mewakili Obama dalam kunjungan minggu depan di Malaysia.

Kantor PM Malaysia juga mengatakan, Obama secara langsung menelepon PM Najib Razak, mengatakan padanya bahwa Menlu Kerry akan menggantikannya hadir dalam konferensi kewirausahaan di Kuala Lumpur pada Jumat 11 Oktober.

Pembatalan ini amat disayangkan. Sebab, sudah lama Presiden AS tak bersua ke negeri jiran. Yang terakhir adalah Lyndon B Johnson pada 1966.

Dan tak hanya Malaysia. Obama mulai pekan depan juga dijadwalkan mengunjungi 4 negara Asia untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Tiga negara lainnya adalah Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina.

Sejauh ini belum ada konfirmasi apakah Obama membatalkan atau meneruskan kunjungannya ke 3 negara lainnya. Dan ini adalah kali ketiga dalam 3 tahun Obama membatalkan kunjungannya ke Asia. Pada 2010, 'si Anak Menteng' batal berkunjung karena bertepatan dengan voting UU Kesehatan, juga masalah tumpahan minyak di Teluk Meksiko.

Obama: Mereka Minta Tebusan

Anggaran pemerintahan AS gagal diputus tepat pada waktunya, padahal tahun fiskal baru dimulai pada Selasa kemarin. Debat panas terus berlangsung terkait UU Kesehatan yang digagas Presiden Barack Obama, atau yang dikenal sebagai Obamacare.

Akibatnya, selain sektor penting dan esensial, kerja pemerintahan AS dihentikan sementara. Hampir 800 pegawai dirumahkan tanpa menerima gaji.

Obama sebelumnya berjanji untuk tidak membiarkan Partai Republik membatalkan UU Kesehatan, yang jadi prasyarat untuk menghidupkan kembali roda pemerintahan AS. "Mereka menuntut tebusan," kata Obama.

"Mereka menghentikan pemerintah demi ideologi mereka yang menolak asuransi kesehatan terjangkau untuk jutaan rakyat AS," kata Obama. Di lain pihak, Partai Republik menginginkan negosiasi lebih lanjut.

Sementara, jajak pendapat yang dirilis Selasa lalu menunjukkan mayoritas responden warga AS, sekitar 72 persen, menyalahkan kebijakan Republik yang menghentikan kerja pemerintahan demi penolakannya atas UU Kesehatan. Demikian jajak pendapat Quinnipiac University. (Ein/Sss)