Lembaga Transparency International kembali mengeluarkan daftar Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) 2013. Dari 177 negara yang disurvei, ada 10 negara dengan peringkat terendah.
Kesepuluh negara itu adalah Somalia, Korea Utara, Afghanistan, Sudan, Sudan Selatan, Libya, Irak, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Suriah. Semuanya mendapatkan skor kurang dari 20.
Lima negara -- Suriah, Irak, Libya, Somalia, dan Sudan, saat ini berada dalam kondisi tak stabil. Pemerintahnya menghadapi perang saudara dan kelompok bersenjata. Atau dengan kata lain, rezim pemerintahan tak berfungsi dengan baik.
"Korupsi erat kaitannya dengan negara-negara yang sedang kacau, seperti yang terlihat di Libya, Suriah, dua negara yang paling buruk," kata Direktur Riset Transparency International, Finn Heinrich, seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (4/12/2013).
"Bukan negara di mana pemerintah berfungsi secara efektif. Akibatnya, orang-orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan layanan, makanan, untuk bertahan hidup."
Negara-negara lain di peringkat terbawah termasuk Afghanistan dan Somalia, di mana NATO dan pasukan khusus AS telah melakukan intervensi selama beberapa tahun.
Sementara itu, ranking 10 besar negara paling bersih didominasi negara Skandinavia. Kesepuluh negara tersebut adalah Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Swedia, Norwegia, Singapura, Swiss, Belanda, Australia, Kanada.
Namun, Huguette Labelle, Ketua Transparency International, mengatakan bahwa sementara "pengalaman negara terbersih korupsi dengan jelas mengungkapkan bagaimana transparansi mendukung akuntabilitas dan dapat menghentikan korupsi, mereka masih menghadapi masalah seperti state capture (penguasaan sekelompok orang), dana kampanye, dan pengawasan terhadap kontrak publik besar -- terutama soal keterlibatan perusahaan dalam urusan ekonomi dan pemerintahan."
Menurut siaran pers Transparency International, lebih dari dua-pertiga dari 177 negara memiliki skor di bawah 50. Itu berarti, lembaga-lembaga publik di hampir semua negara harus lebih terbuka dan transparan dalam pengambilan keputusan.
Bagaimana dengan Indonesia?
Tahun ini, Indonesia naik peringkat dari 118 menjadi 114. "Pemerintah Indonesia yang sekarang telah berusaha keras untuk memperbaiki teknik-teknik antikorupsinya, namun itu proses yang panjang dan memakan waktu, terutama dalam sistem demokrasi," jelas Direktur Transparency International Australia, Grahame Leonard seperti Liputan6.com kutip dari Radio Australia.
Namun, tantangan besar menanti Indonesia yang akan menggelar pemilu tahun depan. Transparency International menyoroti perlunya transparansi dalam penggunaan dana kampanye dan mengevaluasi rekam jejak anggota parlemen atau calon menjelang pemilu.
Penyusunan peringkat oleh Transparency International melalui empat tahap dan menggunakan data dari 12 organisasi yang mengukur sektor-sektor publik di seluruh dunia.
Peringkat yang diumumkan tiap tahun oleh Transparency International sering digunakan sebagai indikator korupsi untuk partai politik, sistem peradilan, kepolisian, dan layanan masyarakat.
Dalam penghitungannya Transparency International memberi skor antara 0 dan 100. Skor 0 berarti sektor publik sebuah negara dianggap sangat korup, dan 100 berarti dianggap sangat bersih. (Ein/Yus)
10 Daftar Negara Paling Korup
1. Somalia (Skor: 8)
2. Korea Utara (Skor: 8)
3. Afghanistan (Skor: 8)
4. Sudan (Skor: 11)
5. Sudan Selatan (Skor: 14)
6. Libya (Skor: 15)
7. Irak (Skor: 16)
8. Uzbekistan (Skor: 17)
9. Turkmenistan (Skor: 17)
10. Suriah (Skor: 17)
10 Daftar Negara Paling Bersih
1. Denmark (Skor: 91)
2. Selandia Baru (Skor: 91)
3. Finlandia (Skor: 89)
4. Swedia (Skor: 89)
5. Norwegia (Skor: 86)
6. Singapura (Skor: 86)
7. Swiss (Skor: 85)
8. Belanda (Skor: 83)
9. Australia (Skor: 81)
10. Kanada (Skor: 81)
Kesepuluh negara itu adalah Somalia, Korea Utara, Afghanistan, Sudan, Sudan Selatan, Libya, Irak, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Suriah. Semuanya mendapatkan skor kurang dari 20.
Lima negara -- Suriah, Irak, Libya, Somalia, dan Sudan, saat ini berada dalam kondisi tak stabil. Pemerintahnya menghadapi perang saudara dan kelompok bersenjata. Atau dengan kata lain, rezim pemerintahan tak berfungsi dengan baik.
"Korupsi erat kaitannya dengan negara-negara yang sedang kacau, seperti yang terlihat di Libya, Suriah, dua negara yang paling buruk," kata Direktur Riset Transparency International, Finn Heinrich, seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (4/12/2013).
"Bukan negara di mana pemerintah berfungsi secara efektif. Akibatnya, orang-orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan layanan, makanan, untuk bertahan hidup."
Negara-negara lain di peringkat terbawah termasuk Afghanistan dan Somalia, di mana NATO dan pasukan khusus AS telah melakukan intervensi selama beberapa tahun.
Sementara itu, ranking 10 besar negara paling bersih didominasi negara Skandinavia. Kesepuluh negara tersebut adalah Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Swedia, Norwegia, Singapura, Swiss, Belanda, Australia, Kanada.
Namun, Huguette Labelle, Ketua Transparency International, mengatakan bahwa sementara "pengalaman negara terbersih korupsi dengan jelas mengungkapkan bagaimana transparansi mendukung akuntabilitas dan dapat menghentikan korupsi, mereka masih menghadapi masalah seperti state capture (penguasaan sekelompok orang), dana kampanye, dan pengawasan terhadap kontrak publik besar -- terutama soal keterlibatan perusahaan dalam urusan ekonomi dan pemerintahan."
Menurut siaran pers Transparency International, lebih dari dua-pertiga dari 177 negara memiliki skor di bawah 50. Itu berarti, lembaga-lembaga publik di hampir semua negara harus lebih terbuka dan transparan dalam pengambilan keputusan.
Bagaimana dengan Indonesia?
Tahun ini, Indonesia naik peringkat dari 118 menjadi 114. "Pemerintah Indonesia yang sekarang telah berusaha keras untuk memperbaiki teknik-teknik antikorupsinya, namun itu proses yang panjang dan memakan waktu, terutama dalam sistem demokrasi," jelas Direktur Transparency International Australia, Grahame Leonard seperti Liputan6.com kutip dari Radio Australia.
Namun, tantangan besar menanti Indonesia yang akan menggelar pemilu tahun depan. Transparency International menyoroti perlunya transparansi dalam penggunaan dana kampanye dan mengevaluasi rekam jejak anggota parlemen atau calon menjelang pemilu.
Penyusunan peringkat oleh Transparency International melalui empat tahap dan menggunakan data dari 12 organisasi yang mengukur sektor-sektor publik di seluruh dunia.
Peringkat yang diumumkan tiap tahun oleh Transparency International sering digunakan sebagai indikator korupsi untuk partai politik, sistem peradilan, kepolisian, dan layanan masyarakat.
Dalam penghitungannya Transparency International memberi skor antara 0 dan 100. Skor 0 berarti sektor publik sebuah negara dianggap sangat korup, dan 100 berarti dianggap sangat bersih. (Ein/Yus)
10 Daftar Negara Paling Korup
1. Somalia (Skor: 8)
2. Korea Utara (Skor: 8)
3. Afghanistan (Skor: 8)
4. Sudan (Skor: 11)
5. Sudan Selatan (Skor: 14)
6. Libya (Skor: 15)
7. Irak (Skor: 16)
8. Uzbekistan (Skor: 17)
9. Turkmenistan (Skor: 17)
10. Suriah (Skor: 17)
10 Daftar Negara Paling Bersih
1. Denmark (Skor: 91)
2. Selandia Baru (Skor: 91)
3. Finlandia (Skor: 89)
4. Swedia (Skor: 89)
5. Norwegia (Skor: 86)
6. Singapura (Skor: 86)
7. Swiss (Skor: 85)
8. Belanda (Skor: 83)
9. Australia (Skor: 81)
10. Kanada (Skor: 81)