Denmark Paling Tak Korup, Legislatornya Wajib Ungkap Pengeluaran

Lembaga Transparency International kembali mengeluarkan daftar Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) 2013. Pada tahun ini, negara yang dipersepsi paling tidak korup adalah Denmark.

Dalam penghitungannya Transparency International memberi skor antara 0 dan 100. Skor 0 berarti sektor publik sebuah negara dianggap sangat korup, dan 100 berarti dianggap sangat bersih. Denmark meraih skor 91 [baca: Korut, Suriah, Negara Paling Korup Sedunia, Bagaimana Indonesia?].

Dikutip Liputan6.com dari situs transparency.org, Senin (9/12/2013), Denmark berada di urutan pertama dari
177 negara yang disurvei. Salah satu penyebab status korupsi terendah disandang Denmark, seperti dikutip dari situs tersebut, adalah transparansi di bidang politik.

Berawal pada 2009, parlemen memperkenalkan Skema Keterbukaan yang bertujuan meningkatkan transparansi biaya dan kegiatan anggota parlemen. Dengan aturan ini, para anggota parlemen harus mempublikasikan informasi tentang pengeluaran bulanan mereka. Baik untuk kegiatan hiburan, biaya perjalanan, hadiah, ongkos perjalanan resmi, dan perencanaan kegiatan resmi.

Bersama dengan Code of Good Practice dalam Pelayanan Publik, mekanisme transparansi baru ini bertujuan memastikan pengawasan yang efektif dari perilaku anggota parlemen dan penggunaan sumber daya publik.

"Denmark adalah negara yang berpartisipasi dalam Kemitraan Pemerintah Terbuka. Tujuan Inisiatif adalah untuk mempromosikan pemerintahan yang baik dan memperkuat demokrasi," sambung Transparency International di situsnya.

Catatan lain, Denmark berkomitmen untuk memodernisasi sektor publik dan meningkatkan pengelolaan sumber daya publik. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan, antara lain: transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik, mekanisme antikorupsi dan akuntabilitas, partisipasi warga negara, dan dialog dengan masyarakat sipil.

Pendorong utama keterbukaan itu juga datang dari pemanfaatan teknologi informasi dan media-media yang ada. Sehingga informasi pemerintah dan teknologi tersedia secara transparan dan bisa diketahui warga serta pelaku bisnis. (Tnt/Yus)